Demokrat Kawal Penyaluran Dana Desa

Demokrat Bantah Tour de Java untuk Sosialisasikan Calon Presiden
March 22, 2016
Karang Taruna Jadi Pilot Project
March 22, 2016

Demokrat Kawal Penyaluran Dana Desa

JAKARTA Okezone.comdemokrat-kawal-penyaluran-dana-desa-IP902TFVfr– DPP Partai Demokrat bakal ikut mengawal proses penyaluran dana desa ke setiap desa dengan menggerakan sayap partai Laskar Demokrat Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (LDP Kumham). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat.

okMenurut Ketua Umum LDP Kumham Didik Mukrianto, LDP Kumham didedikasikan sebagai organisasi sayap partai untuk memperkuat kontribusi kepedulian terhadap rakyat. Para kader di antaranya akan ditugaskan untuk mengawal penyaluran dana desa.

“LDP Kumham didedikasikan sebagai organsiasi sayap partai untuk memperkuat kontribusi kepedulian kepada rakyat. LDP Kumham didirikan dengan SK Menkumhamm sehingga kami berbadan hukum,” katanya dalam keterangannya, Jumat (18/3/2016).

Hari ini diketahui DPP Partai Demokrat melantik 28 pengurus anak cabang (PAC) sayap partai, Laskar Demokrat Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (LDP Kumham) Bojonegoro. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Pelantikannya digelar di Jalan Veteran, Bojonegoro, Jawa Timur itu, kata Didik, lantaran Bojonegoro dianggap sebagai daerah yang strategis dan berkembang. Terlebih, sumber migas negara sebanyak 20 persen dihasilkan dari daerah tersebut.

“Kalau 20 persen migas nasional disumbangkan dari Bojonegoro, berapa strategisnya kabupaten ini untuk negara. Laskar identik dengan energi, pergerakan, kerja. Jadi kami sangat berharap LDP Kumham harus menjemput masyarakat yang memiliki masalah hukum,” katanya.

Apalagi, sebagai daerah pemilihannya, Didik mengenal Bojonegoro dengan berbagai berbagai persoalannya. Terutama terkait dengan masalah hukum, seperti misalnya ketika warga yang ingin menyekolahkan atau menikahkan anaknya dan harus menebang hutan milik Perhutani. Kemudian mereka harus dibawa ke meja hijau.

Sehingga Demokrat melalui LDP Kumham harus hadir di tengah-tengah masyarakat kendati partai berlambang bintang mercy ini tak lagi memangku kekuasaan di pemerintahan. Pasalnya, warga melanggar karena bisa jadi mereka belum sepenuhnya memahami hukum.

“Persoalan hukum persoalan sensitif sementara rakyat di bawah tidak mampu dan tidak bisa mengakses hukum demi keadilan. Di Bojonegoro penting karena 2/3 wilayahnya hutan, dan memberi sumbangsih migas. Tapi belum tersentuh oleh besarnya PAD,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

X