Revisi UU Pilkada, Fraksi Demokrat Soroti Partisipasi Pemilih

Samadikun Hartono Dibekuk di Tiongkok Jadi Momentum Usut Aset Negara
April 18, 2016
Samadikun Ditangkap, Anak Buah SBY Tagih Janji Jokowi
April 19, 2016

Revisi UU Pilkada, Fraksi Demokrat Soroti Partisipasi Pemilih

Sumber: Suara Pembaruan

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015. Karena itu, diharapkan ada solusi untuk hal tersebut.

“Kalau lihat Pilkada Serentak 2015, capaian partisipasi masih rendah. Ini jadi pemikiran kita bersama,” kata Sekretaris FPD DPR, Didik Mukrianto, Selasa (12/4).

Menurutnya, perlu diberikan ruang bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil (paslon) untuk bersosialisasi. Dengan begitu, partisipasi publik bisa efektif. “Kita ingin dengar nanti pandangan soal sosialisasi dari KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Dia menyatakan, revisi Undang-Undang (UU) 8/2015 tentang Pilkada lebih pada penyempurnaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Hal yang substantif kan hanya akomodir putusan MK saja. Kita ikuti saja,” ucapnya.

Salah satu putusan MK yakni menyangkut perlunya anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri dan PNS serta pegawai BUMN/BUMD mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai paslon. Dia menuturkan, fraksinya mendukung ketentuan itu. “Ini hal penting buat kami di FPD,” tuturnya.

Sementara terkait ambang batas calon perseorangan, menurutnya, harus dirumuskan angka yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan. “Ambang batas parpol juga demikian. Perlu dicarikan dasar argumentasi yang adil,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono optimistis revisi UU Pilkada rampung pada akhir April. Dikatakan, terdapat 40 persen dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mesti dibahas intensif.

“Beberpaa sudah ada kesamaan pandangan antara pemerintah dan DPR. Saya yakin sebelum 29 April selesai,” katanya.

Dia menyatakan, terdapat empat poin yang kemungkinan membuat pembahasan cukup alot Pertama, soal sengketa partai politik (parpol) dalam pengusungan paslon. Dijelaskan, draf RUU menyebutkan hanya partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat mengusung paslon.

“Soal ini, mungkin saja partai yang bersengketa tidak setuju dengan hal itu,” katanya.

Poin kedua, lanjutnya, menyangkut persentase syarat calon perseorangan. Ketiga, terkait sanksi bagi parpol yang tidak mengajukan paslon. Keempat, kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri, PNS dan pegawai BUMN/BUMD. “Pemerintah posisinya tetap mundur ketika ditetapkan sebagai calon,” tandasnya. [C-6/L-8]

X