Pemerintah Tak Mau Langgar Putusan MK

Wisata Air Terjun Nglirip Tuban
April 20, 2016
Jagong Budaya bersama Pokja Kebudayaan Bojonegoro dan Masyarakat Bojonegoro
May 20, 2016

Pemerintah Tak Mau Langgar Putusan MK

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri Sumarsono. [Google]

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri Sumarsono. [Google]

[JAKARTA] SP.com DPR dan pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

Salah satu poin krusial revisi yakni kewajiban anggota DPR, DPD, DPRD mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sebelumnya, pada Pasal 7 huruf s UU 8/2015, anggota DPR, DPD dan DPRD cukup melapor ke pimpinan DPR, DPD dan DPRD ketika mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal ini pada Juli 2015. Pasal 7 huruf s dinilai MK tidak memenuhi rasa keadilan bagi PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMN/BUMD yang wajib mundur.

Pemerintah tetap berkomitmen pada putusan MK. Artinya, anggota DPR, DPD, DPRD, PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri jika mengikuti pilkada.

“Apapun itu sudah diputuskan oleh MK, jangan sampai nanti apa yang sudah diubah dibatalkan lagi. Nanti kan repot,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Selasa (26/4).

Menurutnya, putusan MK sudah tepat. “Saya lebih baik mundur ya. Kalau saya ya. Jadi partai mempersiapkan seorang kader juga enggak asal-asalan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, pemerintah memahami keinginan DPR yang berharap agar anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mengundurkan diri.

“Di DPR hampir semua fraksi sepakat untuk (anggota DPR, DPD dan DPRD) tidak mundur, tapi hanya cuti. Pemerintah memahami hal ini. Tapi ini berbenturan dengan putusan MK,” kata Sumarsono usai peringatan hari Otda ke-20 di alun-alun Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (25/4).

Dia menuturkan, kini DPR berencana untuk berkonsultasi dengan MK. Selain itu, lanjutnya, para petinggi partai politik (parpol) juga akan membahas hal ini.

“Kalau MK-nya greenlight (beri lampu hijau) OK, kemudian petinggi partai setuju, mungkin bisa. Sekarang sedang dikonsultasikan oleh Komisi II DPR ke MK,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu konsultasi MK, karena mematuhi putusan yang ditetapkan. “Posisi yang menentang itulah yang konsultasi,” imbuhnya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Didik Mukrianto mengingatkan, revisi UU Pilkada sejatinya lebih pada penyempurnaan putusan MK. “Hal yang substantif kan hanya akomodir putusan MK saja. Kita ikuti saja,” katanya.

Terkait salah satu putusan MK yakni menyangkut perlunya anggota DPR, DPRD, DPD mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai paslon, dia menegaskan, fraksinya mendukung ketentuan itu. “Ini hal penting buat kami di FPD,” ujarnya.

Revisi UU Pilkada ditargetkan rampung pada 29 April 2016. “Targetnya tanggal 29 kita harapkan bisa disetujui. Tapi kalau mundur dan tidaknya anggota DPR, DPD dan DPRD masih jadi problem dan masalah persentase (calon perseorangan) tetap dipermaslaahkan, diskusi tak selesai, maka kita undur Mei,” kata Sumarsono.

Isu krusial lain seperti dicabutnya aturan sanksi parpol yang tidak mengajukan pasangan calon (paslon), disetujui pemerintah.

Menurutnya, keinginan agar syarat dukungan calon perseorangan dinaikkan memang menjadi perdebatan dalam pembahasan revisi UU Pilkada. “Agak alot. Mereka (DPR) minta flat 10 persen, sebagian ada yang ingin dinaikkan. Tapi pemerintah masih bertahan pada angka 6,5-10 persen sesuai daftar pemilih tetap (DPT),” katanya.

Dia menjelaskan, syarat 6,5-10 persen sudah cukup ideal dan memberikan keringanan bagi calon independen. “Kalau diturunkan lagi calonnya kebanyakan. Nanti semua orang bisa mencalonkan,” jelasnya.

X