Wacana Tidak Membui Koruptor Memprihatinkan

Demokrat Cuma Dukung Calon DKI 1 yang Punya Peluang Besar Menang
June 23, 2016
Saatnya Wiranto Buktikan Bisa Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM
July 29, 2016

Wacana Tidak Membui Koruptor Memprihatinkan

w750_h400px__1469588547Lampungpost.com Jakarta — Wacana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tidak memenjarakan koruptor dan hanya diminta mengembalikan uang negara mengejutkan semua pihak.

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya prihatin dengan kajian dan usulan pemerintah menerbitkan Perppu Koruptor tersebut.

“Cukup menggagetkan dan sangat memprihatinkan wacana yang dilempar di tengah upaya bangsa kita yang terus menerus berupaya dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tentu wacana tersebut sungguh bisa bertolak belakang dengan semangat itu,” kata Didik saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).

Didik menegaskan, kasus korupsi merupakan kejahatan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime, sehingga diperlukan usaha dan tindakan luar biasa dalam memberantasnya. Apalagi ditambah adanya keinginan kuat dari bangsa untuk memberangus kejahatan korupsi.

“Korupsi adalah musuh laten bangsa, korupsi meluluhlantakkan sendi-sendi moral dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Zero tolerance terhadap korupsi harus menjadi gerakan bersama bangsa ini,” ujar Didik.

Dia meminta pemerintah lebih tegas dalam memerangi korupsi. Bukan malah berencana menerbitkan Perppu.

“Tidak ada toleransi sedikitpun utk membuka ruang terhadap korupsi dari segala lini,” pungkas dia.

Pemerintah sedang mengkaji sebuah kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. Koruptor mungkin hanya diminta mengembalikan uang negara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan di hadapan ratusan sivitas akademika Universitas Sumatera Utara (USU) peserta kuliah umum di Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, Medan, Senin 25 Juli.

“Kami sedang mengkaji ini, sebab, kalau (koruptor) dipenjara pun, tidak memberikan efek jera. Selain itu, bangunan penjara sudah tidak mampu lagi menampung karena jumlah narapidana kian bertambah,” kata Luhut.

Pelaku korupsi, lanjut Luhut, kelak akan dipenalti agar mengembalikan semua uang negara dan meletakkan jabatan.

Berdasarkan pengalaman selama penanganan korupsi di Tanah Air, pejabat yang terbukti di pengadilan melakukan korupsi dan dipenjara ternyata tidak juga dapat menekan jumlah pejabat yang korupsi.

“Lihat, kepala daerah tersangka korupsi yang ditangkap KPK dan memakai rompi oranye tidak merasa malu. Mereka masih tertawa-tawa. Di mana moral mereka kalau sudah begitu?” ujar Luhut.

Menurut Luhut, pemerintah telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Tim tersebut terdiri dari sejumlah pakar seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Indrianto Seno Aji,” ungkap Luhut.

X