Partai Demokrat: Terpidana Maju Pilkada Berpotensi Langgar UU

Komisi III Ingin Hakim Agung yang Berintegritas
August 31, 2016
Demokrat: Tidak Ada Ruang bagi Terpidana Ikut Pilkada
September 14, 2016

Partai Demokrat: Terpidana Maju Pilkada Berpotensi Langgar UU

partai-demokrat-terpidana-maju-pilkada-berpotensi-langgar-uu-9abojaklvdJAKARTA okezone.com – Partai Demokrat menilai terpidana yang menjalani hukuman percobaan diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, menjelaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tak boleh merumuskan norma baru yang bisa bertentangan dengan undang-undang.
“PKPU sebagai peraturan teknis hanya boleh menjabarkan secara teknis apa yang sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh merumuskan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Didik Mukrianto, Selasa (13/9/2016). Menurut Didik, UU Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur mengenai syarat pencalonan yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. “Pasal 7 ayat (2 g) UU No 10 Tahun 2016 cukup jelas bahwa yang boleh mencalonkan diri dalam pilkada adalah orang yang belum pernah terpidana atau mantan terpidana tapi harus mengumumkan ke publik mengenai statusnya tersebut. Atas dasar itu tidak ada ruang menurut undang-undang bagi terpidana yang sedang menjalankan hukumannya termasuk hukuman percobaan,” tegasnya. Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, apabila PKPU tetap mengakomodir terpidana diperbolehkan mencalonkan diri, selain melanggar undang-undang maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan yang tidak perlu dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017. “Apabila PKPU nantinya akan tetap mengakomodir terpidana diperbolehkan mengikuti Pilkada Serentak 2017, maka akan membahayakan demokrasi kita karena melanggar undang-undang. Hal itu berpotensi dilakukan judicial review yang juga berpotensi terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017,” pungkas Didik. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah pada Minggu 11 September 2016 dini hari lalu, telah memutuskan terpidana yang tidak dipenjara atau hanya melakukan tindak pidana ringan atau karena kelalaian boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pembahasan mengenai hal itu, Fraksi PDI Perjuangan, PAN dan Partai Nasdem menolak terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sejalan dengan sikap KPU dan Bawaslu. Sedangkan Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra dan pemerintah menginginkan sebaliknya.

X
Skip to toolbar