Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat

Demokrat Setuju Parpol Publikasikan Profil Caleg di Media
May 18, 2013
Perempuan Boleh Ikut Konvensi Capres Demokrat
July 11, 2013

Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat

Selamatkan Uang Rakyat

 

Selamatkan-uang-rakyatMenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah pasti mengundang protes. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak populer. Jika mungkin, tentu Pemerintah menghindari kebijakan yang tidak menyenangkan banyak orang ini. Namun, pada kondisi tertentu seperti saat ini, mau tak mau Pemerintah terpaksa mengambil langkah yang tidak populer demi kepentingan yang lebih besar. Berikut ini adalah penjelasan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang memenuhi pikiran banyak orang, mengapa harga Premium dan Solar harus naik.

1.       Mengapa pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar?

Harga jual Premium dan Solar saat ini, Rp 4.500 per liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Penambal kekurangan itu adalah uang rakyat. Uang pajak dari rakyat masuk ke anggaran negara, keluar sebagai pengganjal harga Premium dan Solar yang jauh lebih rendah dari harga pokoknya tadi. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pos ini masuk sebagai subsidi.

Harga minyak dunia yang stabil tinggi, di atas US$ 100 per barel, dan konsumsi BBM di dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar. Dalam menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 100,0 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama triwulan I rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah US$ 111,12 per barel. Sedangkan konsumsi Premium dan Solar juga meningkat dari 41,8 miliar liter pada 2011 menjadi 45,0 miliar liter pada 2012 lalu.

Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan naik lagi menjadi hampir 50 miliar liter. Akibatnya, subsidi untuk Solar dan Premium sepanjang 2013 akan melonjak dari Rp 193,8 triliun menjadi Rp 251,6 triliun. Jika harga minyak dunia tetap tingi dan konsumsi terus naik seperti ini, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara untuk memikulnya.

Subsidi harga BBM adalah jenis pengeluaran yang buruk. Subsidi yang berlebihan mendorong pemborosan. Subsidi harga BBM juga tidak adil bagi rakyat miskin yang tak memiliki kendaraan pribadi. Masyarakat yang kurang mampu akan dapat menikmati manfaat anggaran negara yang lebih besar jika subsidi BBM berkurang. Sebab, masyarakat yang kurang mampu bukan konsumen Premium maupun Solar yang terbesar. Harga jual yang terlalu rendah dibanding harganya di luar negeri juga cenderung mendorong penyelundupan dan penyelewengan Solar dan Premium.

2.      Memangnya harga Premium dan Solar di Indonesia lebih murah dibanding dengan harga di negara-negara lain?

Karena ada subsidi, harga jual Premium dan Solar di dalam negeri jauh lebih murah daripada harga barang sejenis di negara-negara tetangga. Itu sebabnya, para penyelundup justru menikmati perbedaan harga ini seraya merugikan keuangan negara dan merugikan rakyat. Di bawah ini adalah perbandingan harga Premium dengan harga Bahan bakar serupa di beberapa negara tetangga. Memang, ada perbedaan kualitas antara bensin yang dijual di sini dengan bensin di beberapa negara itu, yang bilangan oktannya lebih tinggi dan oleh karenanya kualitasnya lebih baik. Namun, bensin di negara tetangga yang diperbandingkan di sini adalah bensin berkualitas terendah yang tersedia di pasar, sama halnya dengan Premium di Indonesia.

Indonesia (RON 88), harga per liter Rp. 4.500 (Disubsidi)

Indonesia (RON 92), harga per liter Rp. 10.200 (Tidak Disubsidi)

Myanmar, harga per liter Rp. 10.340 (Tidak Disubsidi)

Thailand (RON 91), harga per liter Rp. 12.453 (Tidak Disubsidi)

Filipina (RON 92), harga per liter Rp. 12.147 (Tidak Disubsidi)

Singapura (RON 92), harga per liter Rp. 15.695 (Tidak Disubsidi)

Vietnam (RON 92), harga per liter Rp. 14.553 (Tidak Disubsidi)

Laos (RON 87), harga per liter Rp. 13.396 (Tidak Disubsidi)

Kamboja (RON 92), harga per liter Rp. 13.298 (Tidak Disubsidi)

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 23 Mei 2013

3.       Indonesia kan negara penghasil minyak, jika harga minyak naik bukankah penerimaanPemerintah naik?

Indonesia adalah negara penghasil minyak, itu betul. Namun, minyak yang kita hasilkan sekarang ini sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk menutup kekurangan tersebut Indonesia harus mengimpor minyak dari luar negeri: baik berupa minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri maupun berupa produk jadi dalam bentuk BBM. Secara neto, Indonesia adalah negara pengimpor minyak. Memang, seiring dengan kenaikan harga minyak, ada kenaikan penerimaan negara. Namun, pada saat yang sama pengeluaran negara juga turut melonjak. Naiknya pengeluaran itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan pendapatannya. Jadi secara neto, kenaikan harga minyak justru berefek negatif, memberikan beban tambahan pada anggaran negara. Defisit anggaran semakin besar karenanya.

Perhitungannya, setiap kenaikan harga sebesar US$ 1 per barel, dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dolar, akan menaikkan penerimaan sebesar Rp 3,51 triliun. Namun, kenaikan US$ 1 per barel itu juga meningkatkan pengeluaran negara dalam jumlah yang lebih besar, yakni Rp 5,79 triliun. Jadi, secara neto, setiap ada kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan Rp 2,28 triliun. Beban totalnya tinggal mengalikan jumlah ini dengan berapa US$ kenaikan harga minyak yang terjadi. Penerimaan negara dari minyak dan gas saat ini semakin kecil karena produksi kita terus menurun. Di sisi lain, subsidi BBM justru makin meningkat karena konsumsi semakin besar. Tak boleh dilupakan, harga jual Premium dan Solar juga tidak berubah selama hampir lima tahun terakhir, sejak kenaikan harga yang terakhir pada Mei 2008.

4.       Artinya, jika harga minyak mentah tidak melonjak tinggi harga jual BBM bersubsidi bisa turun?

Betul, harga BBM bersubsidi juga bisa turun jika harga minyak mentah rendah. Sebagai gambaran, pada Mei 2008 harga rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai US$ 121 per barel. Pada saat itu, Pemerintah terpaksa menaikkan harga Premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Namun, per 1 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga Premium menjadi Rp 5.500 per liter karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia sejak Januari-Desember 2008 sudah turun menjadi US$ 95,87 per barel. Sejalan dengan penurunan harga minyak mentah Indonesia, Presiden SBY juga menurunkan lagi harga jual Premium menjadi Rp 5.000 per liter (15 Desember 2008) dan sekali lagi menjadi Rp 4.500 per liter, pada 15 Januari 2009. Sejak saat itu, harga Premium dan Solar tidak pernah naik kendati harga minyak mentah Indonesia kembali melonjak tinggi. Padahal, selama triwulan I-2013 rata-rata harga minyak mentah Indonesia sudah US$ 111,12 per barel jauh di atas patokan US$ 100,0 per barel dalam APBN 2013.

Tetapi harus diingat, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen dalam empat tahun terakhir. Tak heran jika konsumsi minyak di dalam negeri melonjak. Sungguh tidak sehat jika Pemerintah terus menuruti saja permintaan kenaikan subsidi dari kalangan yang sudah mampu. Pemerintah tentu harus memberikan subsidi kepada yang lebih berhak, bukan subsidi berupa harga BBM yang murah.

5.       Apakah Pemerintah tidak mencari solusi lain, di luar menaikkan harga Premium dan Solar?

Pemerintah tidak hanya menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran, juga ada serangkaian kebijakan mulai dari penghematan pengeluaran, optimalisasi penerimaan negara dari pajak maupun nonpajak, serta memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu. Inilah sebabnya Pemerintah mengusulkan RAPBN Perubahan 2013. Secara total, serangkaian kebijakan optimalisasi anggaran ini dapat menghemat Rp 66,6 triliun, di mana Rp 42,0 triliun diantaranya berasal dari penghematan subsidi BBM.

6.       Kalau Pemerintah bisa mengurangi defisit dengan menghemat anggaran, mengapa masih harus menaikkan harga Premium danSolar?

Alasan pengurangan subsidi untuk Premium dan Solar bukanlah semata-mata untuk menghemat anggaran. Setidaknya ada lima alasan penting bagi kita semua untuk berkomitmen mengurangi subsidi BBM. Kelima alasan itu adalah: kebijakan ini lebih berpihak pada si kecil; lebih hemat dan ramah lingkungan; lebih bermanfaat; lebih benar; dan lebih awet manfaatnya. Berikut penjelasannya:

Pertama, lebih berpihak pada si kecil karena subsidi BBM justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki kendaraan pribadi. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh si kecil.

Kedua, lebih hemat dan ramah lingkungan karena pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh mengkonsumsi BBM. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan proses konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

Ketiga, lebih bermanfaat karena dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa kita alihkan untuk keperluan lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Alih-alih “terbakar” habis di jalanan, uang rakyat bisa kita pakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan.

Keempat, lebih benar karena pemangkasan subsidi mengurangi keuntungan penyeleweng dan penyelundup. Selama ini, selisih harga BBMbersubsidi dengan BBM non-subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelundupan ke luar negeri maupun penyelewengan di dalam negeri, dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM non-subsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan ke luar negeri. Artinya, uang rakyat berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng. Ini harus kita selamatkan.

Kelima, lebih awet manfaatnya karena efek positif pengurangan subsidi premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2013 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Uang rakyat yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panning dan permanen. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi Pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai langsung habis.

7.      Jika subsidi BBM bukan sebuah kebijakan yang baik, mengapa sejak dulu selalu ada subsidi BBM?

Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah eksportir minyak. Sehingga, setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan kita juga sudah keluar dari OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak sejak 2008. Selain itu, dulu konsumsi BBM kita masih sangat rendah dan kendaraan umum adalah konsumen terbesar BBM.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kendaraan pribadi jumlahnya terus membesar. Akibatnya subsidi BBM kini salahsasaran karena lebih menguntungkan kelompok masyarakat yang sudah mampu. Inilah yang harus kita koreksi dengan cara mengurangi subsidisecara bertahap.

8.      Sebelumnya Pemerintah mengatakan tidakakan menaikkan harga melainkan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Mengapa kebijakan Pemerintah berubah?

Sejak dua tahun lalu, Pemerintah secara intensif menyiapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Namun, hasil pengkajian dan masukan banyak pihak menyebutkan bahwa pembatasankonsumsi BBM bersubsidi tidak akan mampu mengerem melonjaknya subsidi karena kenaikan konsumsi BBM bersubsidi terlalu tajam. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak mungkin berlakusekaligus secara serentak di seluruh Indonesia sehingga dampaknya untuk pengurangan subsidi tidak maksimal.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi Premium dan Solar tanpa persiapan yang sangat matang serta dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

9.       Apakah menaikkan harga Premium dan Solar sekarang bukan kebijakan yang berlebihan? Bukankah ada kemungkinan harga minyak mentah bisa turen lagi.

Jika kita tidak mengubah kebijakan, subsidi BBM akan terus melambung. Tahun 2013 ini, jika kita tidak bertindak, subsidi dapat melambung menjadi Rp 251,9 triliun. Sungguh sangat tidak adil jika uang rakyat sebanyak ini justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang mampu dan memiliki kendaran pribadi.

Subsidi yang tak terkendali akan mendorong defisit anggaran kita melonjak melebihi angka 3% dari produk domestik bruto (PDB) Jika terjadi, defisit anggaran sebesar itu adalah cermin pengelolaan ekonomi yang tidak sehat dan salah sasaran. Kemampuan Pemerintah membangun infrastruktur yang jauh lebih penting maupun kemampuanuntuk memperbaiki layanan publik akan sangat terbatas karenanya.

10.    Jadi, Pemerintah memilih menaikkan harga. Bagaimana dengan masyarakat yang harus menanggung beban inflasi dan kenaikan harga?

Pemerintah akan memberikan paket-paket kompensasi untuk meringankan beban rakyat kecil melalui berbagai program. Ada dua kelompok program kompensasi:

Kelompok pertama adalah tambahan dana bantuan dan perluasan cakupan untuk program-program perlindungan sosial yang selama ini sudah berjalan. Yakni, program beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kelompok kedua adalah program baru berupa pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta pembangunan infrastruktur dasar yang banyak berupa proyek-proyek padat karya dan perbaikan pemenuhan kebutuhan air minum di desa-desa rawan air.

Berikut adalah penjelasan tentang program-program itu:

    • Penambahan jatah beras dalam program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). Untuk tiga bulan selama tahun 2013, jatah Raskin naik dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram. Harga tebusnya tetap Rp 1.600 per kilogram.
    • Tambahan jumlah bantuan pada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk setiap jenjang dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang BSM 2012 BSM 2013

  • SD/MI, BSM 2012 Rp 360.000. BSM 2013 Rp 450.000
  • SMP/MTs, BSM 2012 Rp 550.000. BSM 2013 Rp 750.000
  • SMA/MA, BSM 2012 Rp 780.000. BSM 2013 Rp 1.000.000 
    • Tambahan dana bantuan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 1.390.000 per tahun menjadi Rp 1.800.000 per tahun. Lewat PKH, Pemerintah membagikan dana tunai bagi keluarga-keluarga termiskin. Sasarannya 2,4 juta keluarga. Pemerintah mengusulkan kepada DPR, mulai 2013 setiap keluarga mendapat dana tunai Rp 1.800.000 per tahun. Ini lebih besar daripada pembagian tahun lalu sebesar Rp 1.390.000 per tahun. Selain itu, setiap penerima bantuan siswa miskin akan mendapatkan tambahan Rp 200.000 untuk tambahan biaya seragam, atau alat tulis sekolah. Tambahan ini hanya diberikan sekali saja pada 2013 ini. Tak hanya menambah nilai bantuan, Pemerintah juga memperluas cakupan penerima BSM. Jika tahun lalu BSM hanya menjangkau 8,7 juta siswa, tahun ini BSM akan mengalir untuk 16,6 juta siswa.
    • Tambahan dana bantuan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 1.390.000 per tahun menjadi Rp 1.800.000 per tahun. Lewat PKH, Pemerintah membagikan dana tunai bagi keluarga-keluarga termiskin. Sasarannya 2,4 juta keluarga. Pemerintah mengusulkan kepada DPR, mulai 2013 setiap keluarga mendapat dana tunai Rp 1.800.000 per tahun. Ini lebih besar daripada pembagian tahun lalu sebesar Rp 1.390.000 per tahun. Namun, pembagian dana tunai itu ada syaratnya. Misalnya, keluarga termiskin itu harus rajin ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan. Jika memiliki anak usia sekolah, keluarga itu harus menyekolahkan anaknya. Kehadiran anak di sekolah dipantau dan menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh dana tunai. Secara otomatis, anak-anak dari rumah tangga peserta PKH juga akan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta PKH juga mendapat perlindungan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (Jamkesmas).
    • Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa dana tunai yang akan dibagikan secara bertahap pada 2013 ini. Penerima bantuan ini adalah 15,5 juta rumah tangga yang mencakup 25% rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah di Indonesia.
    • Untuk menambah lapangan kerja dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, Pemerintah menyiapkan dana Rp 6 triliun untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain menyentuh infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan-jalan desa, program ini juga mencakup pembangunan dan penyediaan fasilitas ke air bersih di desa-desa nelayan maupun kawasan rawan air.

11.    Apakah paket-paket kompensasi itu cukup untuk meredam dampak kenaikan harga Premium dan Solar pada warga dengan tingkat sosial ekonomi terendah?

Dalam jangka pendek, harga berbagai komoditas serta biaya transportasi akan naik mengikuti kenaikan harga Premium dan Solar. Namun, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, inflasi akan terjadi dalam jangka waktu sementara saja, beberapa bulan setelah kenaikan harga. Oleh karena itu, Pemerintah merancang paket-paket kompensasi yang akan mengalir setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Paket-paket itu cukup untuk meredam dampak kenaikan harga Premium dan Solar pada warga dengan tingkat sosial terendah.

12.   Jadi, penerima kompensasi bukan hanya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan?

Betul, cakupan kompensasi sekarang menjangkau 25% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Secara keseluruhan mereka berjumlah 15,5 juta rumah tangga atau mencakup 65,6 juta jiwa. Berarti, anggota rumah tangga yang tergolong tidak miskin juga mendapat bantuan melalui program-program kompensasi itu. Saat ini, saudara-saudara kita yang masih hidup dibawah garis kemiskinan adalah 11,66 % dari jumlah penduduk atau 29,6 juta jiwa

13.  Mengapa kembali ada pembagian dana tunai, bukankah ini tidak mendidik dan mendorong orang menjadi malas?

Pemberian dana tunai secara langsung dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu secara efektif dan cepat. Pemberian dana tunai dapat berlangsung secara lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih mencakup semua kelompok masyarakat kurang mampu yang perlu mendapatkan perlindungan dari dampak kenaikan harga BBM. Hasil riset berbagai lembaga penelitian nasional dan internasional maupun universitas juga membuktikan bahwa program pembagian dana tunai secara langsung semacam BLSM ternyata lebih tepat sasaran ketimbang program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Patut dicatat, BLSM hanyalah kompensasi tambahan dan bersifat sementara, akan berakhir dalam waktu beberapa bulan saja. Maka, tidak ada insentif bagi rumah tangga kurang mampu untuk malas atau mengurangi jam kerja hanya karena mendapatkan BLSM.

14.    Bagaimana Pemerintah menentukan 25% rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia yang berhak menerima kompensasi tunai? Apakah ini kampanye terselubung untuk partai tertentu?

Tidak ada hubungan antara penerima kompensasi dengan partai, kelompok, atau golongan tertentu. Penetapan rumah tangga penerima bantuan kompensasi berlangsung secara objektif, berdasarkan pada Basis Data Terpadu hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang berlangsung Juli hingga Desember 2011. Pelaksana survei ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI.

Basis Data Terpadu berisi data terperinci hingga nama dan alamat. Data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) itu mencakup 40% keluarga yang berperingkat paling tidak sejahtera di Indonesia. Ibaratnya, jika penduduk Indonesia hanya 100 keluarga, maka keluarga paling miskin nomor 1 hingga keluarga berperingkat 40 akan tercantum di data itu. Karena ukurannya hanya tingkat kesejahteraan, cakupan daftar ini tak mempedulikan apa partai, organisasi, suku maupun agama. Selama satu keluarga masih tergolong 40% keluarga paling tidak sejahtera, namanya akan ada di sana. Dari daftar inilah Pemerintah menetapkan batas 25% keluarga dengan peringat paling tidak sejahtera yang akan berhak menerima kompensasi.

15.    Bagaimana cara pembagian program-program kompensasi?

 Pemerintah akan mencetak Kartu Perlindungan Sosial. Kartu ini akan dibagikan ke 15,5 juta keluarga penerima bantuan melalui pos, langsung ke alamat peserta program. Keluarga yang berhak cukup membawa kartu itu untuk mengambil manfaat berbagai program kompensasi di titik-titik pembagian atau pelayanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

16.    Selain kompensasi adakah langkah-langkah lain untuk menanggulangi dampak inflasi?

Pemerintah bersama Bank Indonesia selalu berkoordinasisecara erat untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga Premium dan Solar. Secara kontinyu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga yang berwenang menjaga stabilitas harga. Kelancaran distribusi serta persediaan komoditas utama, misalnya, menjadi perhatian utama agar tidak tersendat dan menimbulkan lonjakan harga. Sedangkan Bank Indonesia menangani kebijakan moneter, seperti mengendalikan pasokan uang dan mengatur suku bunga secara seksama agar target inflasi tercapai.

 

http://www.sosialisasi-bbm.wapresri.go.id

X