DM : Polri Harus Menjadi Pengayom Seluruh Masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar Dapat Manfaatkan Media Sosial
December 14, 2016
DM: Salah Satu Progam Nasional Karang Taruna Pusat Adalah Menjaga Lingkungan Alam
January 17, 2017

DM : Polri Harus Menjadi Pengayom Seluruh Masyarakat

 

3

 

Dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/Th 2002 Tentang Kepolisian dengan terang dikatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Demikian juga dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/Th 2002 sangat tegas mengatakan, “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”.

“Spirit dan tujuan dibuatnya UU 2/2002 ini harus menjadikan Polisi sebagai institusi penegak hukum sekaligus aparat negara yang profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta rasa nyaman masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan” kata Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi DPR RI

Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna ini menyampaikan bahwa dalam kaitan hal tersebut, meminta agar Polisi harus tetap netral dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas, baik netral dalam politik praktis maupun tidak melakukan keberpihakan dalam menangani persoalan kemasyarakatan lainnya termasuk kelompok dan ormas yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

“Pembinaan Polri terhadap masyarakat harus diartikulasikan secara utuh bahwa Polri adalah Pengayom Masyarakat. Tidak ada satupun kelompok masyarakat atau ormas yang diistimewakan dalam perlakuan” tambah Ketua Umum Laskar Demokrat Penegak Hukum dan HAM ini;

Lebih lanjut, Didik mengatakan bahwa Keberpihakan dan pembinaan yang salah oleh polri terhadap kelompok masyarakat atau ormas, dalam persepektif negatif akan melahirkan arogansi dan abuse of power karena merasa di back up;

Didik juga berpandangan bahwa Sikap dan peristiwa yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Jawa Barat, mempertontonkan bagaimana arogansi ormas yang konon kabarnya Kapolda Jabar sebagai salah satu pembina. Apakah ini yang disebut pembinaan? Apakah ini yang disebut menciptakan rasa aman? Apakah juga ini memang yang dijalankan oleh Polri kita selama ini?

“Sungguh ironis kalau itu yang terjadi, institusi Polri bisa dianggap berkontribusi dalam melahirkan anarkisme dan aroganisme yang berbanding terbalik serta mengingkari semangat, tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang” kata Didik

“Dalam perspektif itu, tentu sebagai komisi hukum DPR RI saya meminta kepada segenap anggota Polri khususnya Kapolri untu tetap profesional, proporsional, adil dan independen serta membebaskan diri dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan manapun termasuk pemerintah dalam melakukan penegakan hukum” pinta anggota Komisi Hukum DPR RI ini

Anggota DPRRI dari dapil Jatim IX Bojonegoro-Tuban juga menghimbau agar Kepolisian secara institusi dan anggota kepolisian secara pribadi wajib mengedepankan kearifan dan tidak melakukan provokasi apalagi menggerakkan ormas-ormas tertentu untuk berhadapan dengan ormas yang lain. Didik juga menyesalkan dan prihatin atas kejadian di Jawa Barat dimana perilaku yang dipertontonkan ormas GMBI.

“Sungguh memilukan dan menjadi potret yang sangat buruk dan tidak bisa dianggap remeh perilaku ormas seperti itu, apalagi kalau benar Kapolda Jabar salah satu pembinannya” tambah Didik

“Atas kejadian itu, saya juga berharap menjadi evalusi Kapolri untuk memastikan tidak akan terulang lagi pembinaan ormas oleh anggotanya yang justru mempertontonkan aksi yang sangat tidak bisa ditolerir. Dan yang tidak kalah penting lakukan pembinaan anggota yang tepat dan tegas khususnya Polda Jabar. Apabila dalam aksi tersebut ada kelalaian atau bahkan ada keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kapolda maupun anggota-angotanya, tidak ada cara lain kecuali ditindak dengan tegas” pungkas Didik Mukrianto

Penulis : Tim DM

X