DM : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyampaikan Kendala Penegakan Hukum

DM : Polri Harus Mampu Menjadi Pemersatu dan Pelindung Seluruh Komponen Bangsa
January 17, 2017
DM : Polisi Harus Netral Dan Bebas Dari Upaya Yang Mengarah Kriminalisasi
January 19, 2017

DM : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyampaikan Kendala Penegakan Hukum

84af1b80-f23d-4214-9706-de012f60ead5

 

www.didikmukrianto.com – Jakarta, 18/1/17. Komisi 3 DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas ;

Dalam paparannya Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi beberapa kendala, khususnya perkara-perkara TPPU yang sulit penanganannya karena melibatkan jumlah aset yang banyak dengan pembuktian yang cukup rumit.

“Kendala yang lain adalah masih adanya perbedaan pendapat dan pandangan diantara hakim yang menganggap jaksa KPK tidak berwenang menuntut TPPU” jelas Ketua KPK dalam paparannya;

Dijelaskan lebih lanjut oleh Agus Rahardjo bahwa kendala-kendala yang dihadapi tersebut adalah a) ketimpangan antara SDM dan beban perkara; b) meningkatnya pra peradilan; c) perkara yang bersifat lintas yurisdiksi sehingga membutuhkan kerjasama antar negara dan antar instansi;

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI berpandangan bahwa penguatan KPK menjadi kewajiban segenap komponen bangsa, sehingga kendala-kendala tersebut harus dicarikan jalan keluarnya;

“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi segala capaian pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan KPK selama ini. Peningkatan SDM baik dalam persepktif kuantitas dan kualitas menjadi perhatian penting. Namun solusi lain atas kendala itu adalah menguatkan fungsi Koordinasi dan Supervisi agar Kepolisian dan Kejaksaan lebih maksimal lagi bersama-sama KPK dalam pemberantasan Korupsi” kata Didik Mukrianto ;

Anggota Komisi III ini lebih lanjut menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus berimbang antara pencegahan dan penindakan;

“Solusi lain atas kendala yang dihadapi KPK adalah bagaimana KPK bisa melahirkan sistem pemberantasan Korupsi yang mampu melakukan deteksi dini, early warning dan pencegahan agar potensi lost keuangan negara dapat dicegah” lanjut Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna ini;

Didik juga berharap agar KPK tetap tajam, tegas dan obyektif apapun kendala yang dihadapi. KPK harus kuat dan tetap Independen terhadap kemungkinan adanya intervensi dari pihak manapun;

“KPK harus terus diperkuat dalam melakukan pemberantasan Korupsi. Munculnya potensi korupsi yang melibatkan seluruh pihak termasuk pemerintah, BUMN, swasta termasuk para investor yang saat ini banyak terlibat dalam project infrastruktur di Indonesia” pungkas Ketua Umum Laskar Demokrat Penegak Hukum dan HAM ini;

Penulis : Tim DM

X