DM : Polisi Harus Netral Dan Bebas Dari Upaya Yang Mengarah Kriminalisasi

DM : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyampaikan Kendala Penegakan Hukum
January 18, 2017
Panggil Sylvi, Demokrat Ingatkan Kepolisian Jaga Netralitas
January 20, 2017

DM : Polisi Harus Netral Dan Bebas Dari Upaya Yang Mengarah Kriminalisasi

rapat

 

didikmukrianto.com – Jakarta, 19/1/2107. “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”. Itulah amanah dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28 UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia;

Terkait dengan tindakan Polri yang melakukan pemanggilan kepada calon kepala daerah yang sedang berkompetisi dalam Pilkada tahun 2017 ini, Didik Mukrianto anggota Komisi 3 DPRRI mengingatkan Netralitas Kepolisian dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kompetisi demokrasi pilkada adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar;

“Polisi sebagai pengayom dan penjamin rasa aman masyarakat harus menjaga agar pilkada bisa berjalan fair, bermartabat, luber dan Jurdil. Haram hukumnya kepolisian melakukan keberpihakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepolisian tidak boleh melakukan pembiaran Institusinya melibatkan diri, diintervensi dan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus lawan politik” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat menyikapi tindakan kepolisian pada moment pilkada 2017 di DKI Jakarta;

Ketua DPP Partai Demokrat ini juga meminta agar polisi patuh dan tunduk kepada peraturan perundangan yang ada dan ikut medorong tumbuh kembangnya demokrasi secara fair dan berkeadilan;

“Polisi tidak boleh melibatkan diri untuk berpihak dan harus menolak segala bentuk intervensi dari penguasa. Apabila netralitas Polri tidak dijaga, sama saja Polri melakukan pembangkangan terhadap perintah undang-undang. Seandainya itu yang terjadi Polri berkontribusi terhadap kehancuran negeri ini. Sangat memprihatinkan dan mengerikan bagi perkembangan bangsa ini” lanjut Ketua Umum Karang Taruna ini;

Didik mengungkapkan bahwa Polisi harus peka dan sensitif dalam mengambil tindakan dalam event demokrasi pelaksanaan pilkada. Tidak bijak dan salah dalam mengambil tindakan akan berakibat fatal terhadap kehidupan demokrasi;

“Ketidakbijakan dan ketidaktepatan Polri dalam menyikapi serta mengambil tindakan dalam event pilkada ini, akan meluluhtantakkan sendi-sendi demokrasi. Ingat!!! Polisi digaji oleh rakyat untuk meyanani dan mengayomi rakyat bukan mengkebiri nurani rakyat. Rakyat Indonesia bukan segerombolan orang tertentu saja tapi seluruhnya” lanjut Ketua Umum Laskar Penegak Hukum dan HAM

Hal ini disampaikan Didik menyikapi rencana Polri yang memanggil salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada saat tahapan pilkada berlangsung;

“Sungguh tidak bijak apabila Polisi tidak peka dan seolah-olah tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu bisa membangun persepsi yang merugikan. Tidak bisa disalahkan apabila ada anggapan dan dugaan bahwa polisi sedang membangun framing untuk kepentingan pihak lain, sesunggunya kalaupun dugaan itu benar adanya bisa dilakukan setelah pilkada usai. Saya berharap ini bukan bagian dari upaya kriminalisasi pilkada” pungkas Didik

Penulis : Tim DM

X