Mahkamah Konstitusi Harus Diawasi Secara Terlembaga

Politisi Demokrat Nilai Masyarakat Sudah Cerdas Sikapi Kicauan Anas
January 26, 2017
Pembentukan Lembaga Pengawas MK Diembuskan
January 28, 2017

Mahkamah Konstitusi Harus Diawasi Secara Terlembaga

dm - parlemen tv

didikmukrianto.com – Jakarta, 27 Januari 2017. Menyikapi penangkapan terhadap salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Didik Mukrianto menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap kejadian ini;

“Tentu menjadi keprihatinan yang mendalam bagi kita bersama, penegakan hukum kita belum bisa menghadirkan keadilan yang bersih dan bebas dari upaya intervensi termasuk intervensi transaksional dalam prosesnya” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini;

Didik berpandangan bahwa evaluasi dan pengawasan yang melibatkan segenap pihak dalam proses penegakan hukum agar segenap aparat penegak hukum bisa terhindar dari godaan ataupun tekanan yang bersifat pragmatis, menjadi bagian yang harus diwujudkan;

“Berkaca pada persoalan penegakan hukum yang masih menghadapai tantangan besar khususnya perilaku penegak hukumnya sendiri, tentu Sistem peradilan kedepan harus dibangun dengan basis pengawasan yang utuh dengan melibatkan seluruh pegawai dan masyarakat sejak dini dan bukan hanya berbasi case” tandas Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini;

Lebih lanjut, Ketua Umum Laskar Demokrat Penegak Hukum dan HAM ini menyampaikan bahwa sebagai manusia biasa, aparat penegak hukum termasuk hakim sebagai pemegang palu keadilan harus menyadari sejak awal dirinya tidak terhindarkan dari perilaku mafia peradilan yang akan terus melakukan godaan dan tekanan-tekanan dengan cara yang juga semakin masif untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya;

“Untuk itu membentengi diri dengan meneguhkan moral dan memegang prinsip serta menghindarkan diri dari segala upaya pragmatis dari pihak berperkara menjadi pegangan yg ampuh dari sebagal bentuk upaya penggempuran dan pendegradasian jabatan dan kewenangannya” lanjut Didik;

Pembelajaran dari beberapa persoalan yang melibatkan lembaga MK beberapa waktu yang lalu dan belakangan ini, tentu menjadi perhatian dan evaluasi bagi Kami di Komisi III. Tidak cukup hanya melakukan upaya penguatan dan pengawasan thd kinerja kelembagaan MK saja, tapi membangun pengawasan yang utuh baik lembaga maupun segenap Sumber Daya Manusia menjadi kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan, tambah Didik

“Kita juga menyadari bahwa Pengawasan yang terlembagapun tidak bisa terhindarkan dari potensi gempuran mafia peradilan atau godaan dengan basis pragmatis termasuk transaksional dan kepentingan penguasa atau kelompok, apalagi kalau tanpa Pengawasan” tegas Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Trisakti dalam pernyataannya;

“Demi menjaga agar lembaga MK dengan segenap putusan, hakim dan jajarannya terhindar dari godaan dan tekanan yang pragmatis, dan untuk menjaga keadilan tegak kepada kebenaran, serta kebenaran dan keadilan tidak dimonopoli oleh transaksional, kepentingan dan kekuasaan, saya memandang bahwa saatnya MK dijaga dan diawasi oleh Pengawas yang terlembaga agar terhindar dari a buse of power oknumnya” tambah Didik;

Didik juga meminta agar segenap pihak menghormati proses hukum yang berlaku dan mengedepankan asas-asas hukum yang berlaku termasuk praduga tidak bersalah;

“Saya juga menghimbau kepada segenap pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku. Saya juga mengapresiasi upaya KPK untuk terus melakukan penegakan hukum, namun saya juga menghimbau agar penegakan hukum ini tetap profesional, transparan dan independen dengan tetap menghormati hak para tersangka dan terperiksa”pungkas Didik

X