Pembentukan Lembaga Pengawas MK Diembuskan

Mahkamah Konstitusi Harus Diawasi Secara Terlembaga
January 27, 2017
Fraksi Demokrat: Aksi Antasari Bukan Hal Istimewa
January 30, 2017

Pembentukan Lembaga Pengawas MK Diembuskan

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengusulkan pembentukan lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan bertujuan agar hakim dan jajarannya terhindar dari godaan dan tekanan pragmatis. Lembaga pengawas juga bertujuan menjaga keadilan tetap tegak kepada kebenaran.

“Serta kebenaran dan keadilan tidak dimonopoli oleh transaksional, kepentingan, dan kekuasaan,” kata Didik kepada Metrotvnews.com, Jumat (27/1/2017).

Usulan itu muncul pascapenangkapan Hakim MK Patrialis Akbar. Ia tertangkap tangan dalam dugaan suap SGD200 ribu untuk memuluskan judicial review UU Nomor 41 Tahun 201 4 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurut Didik, penangkapan pejabat lembaga tinggi negara itu menunjukkan penegakan hukum belum bisa menghadirkan keadilan yang bersih dan bebas intervensi transaksional. Tertangkapnya Patrialis, kata Didik, harus menjadi bahan evaluasi dan pengawasan yang melibatkan segenap pihak dalam proses penegakan hukum.

Hal itu dilakukan agar aparat penegak hukum bisa terhindar dari godaan ataupun tekanan yang bersifat pragmatis. Sistem peradilan dalam menghadapi tantangan besar harus dibangun dengan basis pengawasan utuh. Seluruh pegawai maupun masyarakat harus mengawasi sejak dini. Pengawasan jangan hanya berbasis kasus.

“Sebagai manusia biasa, aparat penegak hukum termasuk hakim sebagai pemegang palu keadilan harus menyadari sejak awal bahwa dirinya tidak terhindarkan dari perilaku mafia peradilan dan akan terus melakukan godaan dan tekanan-tekanan dengan cara yang juga semakin canggih,” ucap dia.

Patrialis telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia resmi menjadi tahanan rutan KPK. Mantan politikus PAN itu dijerat Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber

 

X