PD: Perekrutan Patrialis sebagai Hakim MK Dulu Terukur dan Jelas

Fraksi Demokrat: Aksi Antasari Bukan Hal Istimewa
January 30, 2017
Berkembang Berkat Belimbing Bojonegoro Dapat Anugerah Wisata
January 31, 2017

PD: Perekrutan Patrialis sebagai Hakim MK Dulu Terukur dan Jelas

metro - dm

Jakarta – Hakim konstitusi Patrialis Akbar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap. Patrialis, yang diangkat pada pertengahan 2013 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini sudah dicopot dari jabatan hakim konstitusi.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengatakan perekrutan Patrialis sebagai hakim MK pada 2013 sudah sesuai prosedur dengan parameter terukur.

“Terkait Pak Patrialis, tentu proses yang dilakukan saat itu bagaimana merekrut, menyeleksi, dan mengajukan pasti darinya jelas, parameternya jelas terukur,” kata Didik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Demokrat menolak anggapan SBY saat itu salah memilih hakim Mahkamah Konstitusi. Sebab, saat dipilih dulu, mantan anggota DPR itu dinilai memiliki integritas yang baik.

“Pak Patrialis secara integritas pada saat terpilih juga bisa diukur. Bicara kapabilitas, kapasitas, Pak Patrialis Akbar tidak bisa diragukan. Namun demikian, tentu yang kita harus sadari sistem yang ada di MK,” jelas Didik.

“Sistem pengawasan di MK ini juga harus terukur dan bisa dipastikan bahwa itu menjamin MK tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan mana pun,” imbuhnya.

Soal rekrutmen hakim konstitusi, disebut Didik, sudah baik, namun sistem yang ada di MK-lah yang menurutnya harus diperbaiki. Terutama dalam sistem pengawasan.

“Kalau sistem tidak terbangun dengan baik, pengawasan tidak terbangun dengan baik, siapa pun itu, seberapa bagusnya orang itu jadi hakim MK, maka potensi-potensi untuk abuse of power akan bisa terjadi sampai kapan pun,” tutur Didik.

Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar ada evaluasi dan perbaikan sistem di MK. Sistem yang tidak baik, disebut Didik, bisa mempengaruhi orang yang awalnya berintegritas.

“Siapa pun orangnya, apa pun yang terbaik kadernya sistem itu tidak menutup segala kemungkinan terhadap potensi-potensi yang mendegradasi keputusan MK, seluruhnya pasti akan hancur,” sebut Ketua DPP Partai Demokrat ini.

“Jangan sampai orang terbaik yang diproyeksikan sebagai hakim agung ini kemudian bekerja di MK dengan sistem kurang baik, akan tergerus pada perilaku-perilaku yang tidak baik. Sehingga orang terbaik yg terpilih jadi hakim MK ini harus terlindungi oleh sistem yang baik,” tambah Didik.

Saat ini pemerintah siap melakukan rekrutmen hakim konstitusi pengganti Patrialis, yang terjerat kasus suap terkait dengan judical review undang-undang itu. Didik berharap siapa pun pengganti Patrialis dapat menjalankan amanahnya dengan baik.

“Kita ingin siapa pun hakim MK yang terpilih nanti terlindungi oleh sistem. Jadi orang yang baik orang yang sekiranya dipertanyakan integritasnya, kapasitas dan kapabilitasnya ini semakin baik,” urainya.

Sumber

X