Kami Tidak Anti Demokrasi, Tapi Demokrasi Harus Dilaksanakan Dengan Penuh Etika, Kesantunan dan Tidak Boleh Melanggar Hukum.

Komunitas Gerakan Tuban Menulis Mengedukasi Masyarakat Dengan Konser di CFD
February 6, 2017
Dugaan Penistaan Agama Harus Jadi Delik Aduan
February 7, 2017

Kami Tidak Anti Demokrasi, Tapi Demokrasi Harus Dilaksanakan Dengan Penuh Etika, Kesantunan dan Tidak Boleh Melanggar Hukum.

KT - DM

 

Menyikapi Unjuk Rasa ke Kediaman Presiden RI Ke-6 Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 6 Februari 2017, untuk menegakkan hukum dan menjaga demokrasi perlu saya sampaikan sikap sbb :

1. Sungguh mengenaskan unjuk rasa yang terjadi di kediaman Presiden ke-6 Bp. SBY;
2. Unjuk rasa yg tidak diantisipasi dg tepat dan profesional akan berpotensi menjadi ancaman serius;
3. Apalagi motif” kepentingan trmsk politik bukan hanya menodai demokrasi tapi sudah bs dikatakan pelanggaran UU atau kriminal;
4. Presiden beserta keluarganya ad representasi negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan;
5. Setelah masa tugas Presiden berakhir, sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kpd NKRI perlu mendapatkan pengamanan;
6. Bahwa Ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Mantan Presiden beserta keluarganya serta dapat menjatuhkan kehormatan, martabat, dan kewibawaan Pemerintah;
7. Bahwa pengamanan thd Mantan Presiden dan Keluarganya tsb menjadi kewajiban Negara sbgmana diamanahkan dlm PP 59 Th 2013;
8. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya;
9. Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
10. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu atau menggagalkan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
11. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan Pengamanan dengan fasilitas secara terbatas.
12. Pengamanan diberikan selama di dalam negeri dan luar negeri.
13. Pengamanan sebagaimana dimaksud meliputi Pengamanan pribadi, Pengamanan instalasi, Pengamanan kegiatan; dan Pengamanan penyelamatan.
14. Pengamanan instalasi meliputi : kediaman dan penginapan yang digunakan, tempat kegiatan, acara, dan instalasi lain yang dihadiri, materiil yang digunakan selama kegiatan.
15. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan Pengamanan selama seumur hidup, sejak berakhir masa jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
16. Apa yang terjadi dalam unjuk rasa di kediaman Presiden RI Ke-6 Bp SBY sungguh menjadi potret buruk hadirnya negara karena bisa berpotensi menjadi ancaman yang bisa membayahakan keselamatan;
17. Polri sebagai institusi penerima pemberitahuan unjuk rasa tentunya bisa memahami utuh munculnya optensi ancaman tsb krn ditujukan ke kediaman Presiden Ke-6;
18. Polri seharusnya sejak dini sudah bisa mengambil tindakan preventif klu memegang teguh aturan;
19. Apa yang sesungguhnya terjadi di Negeri ini, dengan aparat Polri kita? Apakah ada pembiaran atau motif” Politik?
20. Seharusnya Polri menjaga netralitas dalam politik praktis dan menegakkan aturan.
21. Polri dengan segenap infrastruktur dan perangkatnya harus melaksanakan amanah UU dan aturan ;
22. Polri tidak boleh melakukan pembiaran. Jangan sampai karena pesanan kepentingan, Polri tidak menegakkan aturan;
23. Sungguh menakutkan negeri ini kalau kepentingan “kekuasaan”, menjadikan Polri menjadi alat utk menekan rakyatnya;
24. Akan runtuh negeri ini, kalau aturan tidak ditegakkan dan hukum tidak dijalankan;
25. Saya meminta Polri utk segera menindak tegas para pelakunya dan mengusut tuntas otak dibalik ini semua;
26. Kita bukan anti demokrasi, tapi demokrasi harus dijalankan dengan penuh etika, kesantunan dan memegang teguh aturan dan UU;
27. Saya yakin polri akan tetap profesional dan tuntas dalam melihat dinamika serta isu yg berkembang saat ini

Jakarta, 6 Februari 2017
Didik Mukrianto
Sekretaris FPD DPRRI
Komisi 3 DPR RI

X
Skip to toolbar