Didik Mukrianto: Partai Demokrat Segera Ajukan Hak Angket Penyadapan

DM: Pemuda Indonesia Harus Menjadi Agent Perubahan Untuk Bangsa
February 8, 2017
DM : Agus Harimurti Paling Ideal Menjadi Gubernur DKI Jakarta
February 10, 2017

Didik Mukrianto: Partai Demokrat Segera Ajukan Hak Angket Penyadapan

 photo dm_zpsvlndnfcv.jpg

Jakarta, GATRAnews – Fraksi Partai Demokrat optimis usulan hak angket penyadapan akan didukung oleh fraksi lain di DPR. Politisi Demokrat dari komisi III Didik Mukrianto menyebutkan, sejauh ini banyak anggota dewan lintas fraksi yang mulai melihat persoalan penyadapan secara obyektif dan berkeinginan berjuang bersama demi kepentingan bangsa.

“Nama dan Fraksi mana saja tentu pada saatnya nanti, akan kami sampaikan pada saat pengusulan resmi kami lakukan,” kata Didik saat melayani wawancara Gatranews.

Penggalangan usulan hak angket tersebut menyusul reaksi Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang merasa pembicaraannya dengan Ketua MUI Kyai Ma’ruf Amin telah disadap. Ihwal dugaan penyadapan ini mencuat pada persidangan Basuki Tjahaja Purnama yang berstatus sebagai terdakwa kasus penistaan agama pada Selasa (31/1/17) lalu.

Ahok, panggilan Basuki, bersama kuasa hukumnya menuding Ma’ruf Amin sebagai Saksi Fakta persidangan, telah memberikan kesaksian palsu. Pasalnya Ma’ruf Amin menolak ketika ditanya (hingga tiga kali) pernah menerima telepon dari SBY yang meminta MUI segera mengeluarkan Fatwa soal Ahok. Pengacara Ahok lalu memberikan bukti percakapan antara Ma’ruf dan SBY.

Usulan hak angket, lanjt Didik, dalam waktu dekat akan disampaikan secara resmi. Berikut petikan wawancara GATRAnews dengan Wakil Sekjen Partai Demokrat dari komisi III Didik Mukrianto, pada Rabu (8/2).

Bagaimana perkembangan usulan Hak Angket Penyadapan ini di DPR?

Kami memahami bahwa untuk mengusulkan hak angket, sesuai UU MD3 dan Tatib DPR, syarat minimalnya diajukan oleh minimal 25 Orang dan lebih dari 1 Fraksi di DPR RI. Tentu sebagai bagian keseriusan Fraksi Partai Demokrat (FPD) untuk mencari kebenaran dan keadilan serta menegakkan dan memastikan standing kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi dan rekan-rekan anggota DPR RI khususnya lintas fraksi.

Apa inti konten yang akan diangketkan terkait penyadapan?

Kami melihat bahwa indikasi penyadapan atau intersep yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh aparat negara secara illegal, terhadap Presiden Ke-6 Bapak SBY dan KH Ma’ruf Amin sebagai ulama besar panutan bangsa ini, adalah persoalan yang sangat serius. Karena itu harus diungkap dengan terang, karena merupakan tindakan inkontitusional dan melanggar hak asasi manusia yang semestinya dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Dengan hak angket ini, kami ingin melakukan penyelidikan secara utuh, agar bisa terungkap siapa dan dengan tujuan apa melakukan penyadapan. Apakah memang penyadapan tersebut konstitusional atau Illegal. Tindakan memata-matai dan penyadapan Illegal terhadap warga negara adalah pelanggaran kebebasan dan Hak Asasi Manusia yang semestinya negara hadir memberikan jaminan, apalagi apabila penyadapan illegal tersebut dilakukan untuk kepentingan politik tertentu atau Political Spy, sungguh berbahaya buat perkembangan demokrasi dan bangsa ke depan.

Sejauh ini, kami juga mendengar bahwa beberapa pihak termasuk BIN dan Kepolisian telah menyampaikan keterangan bahwa tidak melakukan penyadapan. Lalu siapa yang melakukan penyadapan, apakah KPK, BNPT, BNN atau pihak lain diluar alat negara tersebut? Kalau bukan juga, lalu siapa yang melakukan, apakah pihak asing? Kalau ada pihak asing yang melakukan upaya penyadapan, tentu ini pelanggaran kedaulatan yang juga harus diungkap dengan terang benderang karena bisa membahayakan kedaulatan negara kita.

Apakah sudah menyusun dokumen yang memuat soal kebijakan penyadapan dan alasan-alasannya?

Sebagai bagian dari syarat pengajuan hak angket, selain syarat-syarat jumlah dukungan anggota dan fraksi, tentu kami juga telah menyusun konsep utuh termasuk latar belakang dan alasan-alasan untuk mengusulkan hak angket. Selain untuk memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, dengan menyampaikan konsep tersebut, akan membantu anggota untuk dapat memahami dan menilai secara utuh usulan hak angket yang kami inisiasi, sehingga mereka bisa obyektif untuk memutuskan sikap.

Sudah mulai digulirkan atau masih dalam tahap lobi-lobi politik?

Kami melihat bahwa kepentingan untuk memastikan alat negara berjalan sesuai peran dan kewenangannya sesuai UU, dengan tanpa melakukan kesewenang-wenangan yang bisa merugikan hak-hak warga negara dan membahayakan kepentingan negara secara luas, menjadi bagian melekat dari kewajiban konstitusional anggota DPR.

Karena alasan itulah, meskipun FPD yang menginisasi hak angket, kami menyadari sesuai peraturan perundang-undangan kami tidak mungkin bisa melakukannya sendiri.

Untuk itu kami akan terus membangun komunikasi dan membangun sinergi dengan segenap anggota lintas fraksi di DPR yang punya standing sama dengan kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menghadirkan lembaga negara yang kuat, utuh dan terbebas dari kepentingan politik praktis. Serta memastikan agar hak-hak warga negara tidak dilanggar oleh siapapun termasuk oleh oknum lembaga yang menggunakan kekuasaannya secara serampangan dan melanggar hukum.

Fraksi mana yang potensial mendukung usulan hak angket Partai Demokrat?

Sejauh ini banyak anggota-anggota dewan lintas fraksi yang melihat persoalan ini secara obyektif dan berkeinginan berjuang bersama kami karena ini untuk kepentingan bangsa. Nama dan Fraksi mana saja tentu pada saatnya nanti, akan kami sampaikan pada saat pengusulan resmi kami lakukan.

Bagaimana dengan Partai Gerindra dan PKS? 

Bukan hanya Gerindra dan PKS saja, karena ini kepentingan besar untuk bangsa dan masyarakat luas, kami juga terus melakukan komunikasi dan pembicaraan dengan anggota-anggota dewan dari lintas fraksi.

Apakah ada dari partai pendukung pemerintah yang juga mendukung?

Karena tujuan angket ini untuk kepentingan masyarakat luas dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk menjaga agar alat negara tidak digunakan secara illegal yang bisa melanggar hak-hak warga negara, kami tidak menutup komunikasi dengan fraksi manapun.

Apa saja handicap dari rencana hak angket ini. Apakah fakta koalisi pemerintahan jadi handicap terbesar?

Hak angket ini, hak biasa saja dalam pelaksanaan hak DPR, tentu segenap pihak khususnya Pemerintah/Presiden dan parpol pendukungnya kami harapkan dapat memahami dalam konteks yang obyektif untuk koreksi dan perbaikan bersama. Dalam kaitan itulah kami tidak melihat adanya handicap besar dalam pengusulan hak angket penyadapan ini.

Dari sejumlah hak yang melekat di DPR mengapa memilih Angket. Kalau sekedar mau mempertanyakan seputar kebijakan penyadapan, mengapa tidak dengan mengajukan interpelasi?

Ini bukan persoalan hak bertanya, karena memang indikasi adanya penyadapan cukup kuat, tentu kami ingin menyelidiki secara utuh agar bisa mengungkap siapa sesungguhnya yang melakukan penyadapan. Apakah dilakukan oleh aparat negara secara melawan hukum. Apakah dilakukan oleh perorangan/swasta atau apakah dilakukan oleh pihak asing? Untuk tujuan apa dilakukan penyadapan? Motif apa dilakukan penyadapan? Atau jangan-jangan memang penyadapan ini menjadi kebiasan atau dianggap bisa dilakukan sewenang-wenang?

Pengungkapan persoalan dugaan penyadapan tersebut melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan dan berdampak luas terhadap bangsa, negara dan masyarakat.

Dengan penyidikan itulah, kami harapkan akan terang standing tentang dugaan penyadapan tersebut. Untuk melakukan itu semua, kami memandang hak angket yang paling tepat.

Setelah hak angket, apakah hak menyatakan pendapat jadi target berikutnya?

Meskipun DPR memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin undang-undang, tentu penggunaan hak tersebut harus kontekstual dan dijalankan sesuai mekanisme dan aturan main yang diatur oleh UU.

Standing kami loud and clear, Fraksi Partai Demokrat (FPD) senatiasa obyektif dan rasional dalam bersikap dan bertindak. FPD maupun fraksi manapun tidak akan bisa mendesain penggunaan hak-hak DPR tanpa alasan yang mendasar dan kontekstual yang dibenarkan undang-undang.

Sumber

X