Sesneg sebagai pelaksana UU tidak boleh mengabaikan kewajiban konstitusionalnya

Andhika Eks Kangen Band Dilantik Jadi Pengurus Demokrat di Lampung
March 21, 2017
DM: Mas AHY Salah Satu Kader Yang Mampu Merepresentasikan Sebuah Kepemimpinan Muda
March 22, 2017

Sesneg sebagai pelaksana UU tidak boleh mengabaikan kewajiban konstitusionalnya

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukriyanto mengaku pihaknya sangat berhati-hati dalam memutuskan nama calon gubernur dan wakil gubernur untuk menghadapi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari lalu mobil dinas Presiden RI Joko Widodo mengalami gangguan dalam perjalanan dinas di Kalimantan Barat.

Hal ini ditanggapi Mas Didik Mukrianto dalam cuitannya di akun pribadinya:

Ya… kita mengetahui semua bahwa beberapa hari yang lalu Mobil Kepresidenan mogok dalam perjalanan dinas di Kalbar, tentu hal ini sangat disayangkan dan memprihatinkan serta kejadian yang tidak boleh terulang kembali” kata Didik Mukrianto.

Didik juga menanggapi seharusnya ini menjadi perhatian penting Sesneg dalam mengelola aset penting untuk kenyamanan dan keamanan Presiden saat melakukan kunjungan tugasnya.

“Perangkat dan sarana yang melekat kepada Kepala Negara termasuk kendaraan Presiden dan segenap perangkatnya adalah bagian mutlak dr keamanan dan pengamanan Kepala Negara. Padahal mobil yang sedemikian vital fungsinya, secara rasional bisa di rejudgement, apakah layak atau tidak, apakah perlu penggantian atau tidak karena mempertimbangkan usia mobil tersebut. Semua bisa diukur secara akuntable. Mudah – mudahan kejadian tersebut bukan bagian sabotase” ungkap Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini.

Didik Mukrianto juga sangat menyayangkankan mengapa berita terkait hal tersebut terkesan disengaja untuk mendiskreditkan Presiden ke 6 Republik Indonesia Bapak SBY.

Menanggapi hal tersebut, Didik Mukrianto mencuitkan kembali dalam akun twitter pribadi miliknya.

“Mestinya Penyelenggara Negara tahu dan wajib mengedukasi publik bahwa ada kewajiban Negara terkait dengan hak keuangan/administrasi yang wajib diberikan kepada Mantan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1978″ cuit Didik.

Didik juga mengingatkan bahwa Pasal 8 UU 7 Th 1978 sangat jelas & clear. Tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu ditafsirkan lagi.

Adapun bunyi Pasal 8 UU 7 Tahun 1978 tersebut adalah :

Kepada bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing :
a. Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. Disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya;

“Mendasarkan pada UU tersebut, loud and clear standingnya bahwa Negara punya kewajiban konstitusional terhadap Mantan Presiden dan Wakil Presiden” terang Didik.

Anggota Komisi III DPR RI juga meminta Pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi dan meluruskan semua pemberitaan yang negatif dan tidak benar, khususnya yang menebar kebencian dan berita bohong thd Presiden RI Ke-6.

“Pemerintah yang bijak adalah yang berdiri diatas prinsip konstitualisme. Memegang teguh hukum dan memperlakukan sama terhadap setiap warga Negara” pungkas Didik Mukrianto.

TimDM

 

X
Skip to toolbar