Kejaksaan Agung harus terus memaksimalkan kinerja dan komitmen kelembagaannya

DM: Ini Potret Buruk Terkait Persoalan Teror Pejabat Negara
April 11, 2017
Pemkab Bojonegoro Alokasikan Anggaran Atasi Longsor Rp5,5 Miliar
April 13, 2017

Kejaksaan Agung harus terus memaksimalkan kinerja dan komitmen kelembagaannya

rapat

Didikmukrianto.com-Jakarta (12/4/2017). Hari ini Komisi III melakukan Rapat Kerja dengan Jajaran Kejaksaan Agung. Dalam penjelasannya Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam melakukan pelayanan publik dan penegakan hukum;

Anggota Komisi III DPRRI, Didik Mukrianto, menekankan kepada Jaksa Agung untuk terus meningkatkan profesionalisme anggotanya. Didik menyoroti persoalan SP3 yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait dengan kasus korupsi;

“Persoalan beberapa SP3 kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan di satu sisi, yang kemudian ditangani KPK di sisi lain dan akhirnya terbukti korupsinya, tentu menjadi evaluasi. Apakah karena Koordinasi dan Supervisi KPK yang tidak serius dijalankan Kejaksaan? Atau memang ini murni ketidakprofesionalan kejaksaan? Tolong ini dijelaskan?” pinta Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRRI ini ke Jaksa Agung.

Didik juga menyoroti terkait dengan komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan dan mensukseskan paket kebijakan hukum Presiden di akhir tahun 2016 yang lalu;

“Saya melihat sangat penting kejaksaan untuk melaksanakan paket kebijakan di bidang hukum Presiden. Saya menilai belum maksimalnya penyelesaian HAM khususnya tragedi Trisakti dan Semanggi. Pelaksanaan paket terkait dengan Perpu Kebiri juga belum terdengar” kata Didik;

Selian itu Didik juga menekankan terkait dengan rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan Redistribusi Tanah;

“Saya ingin mendengar road maps kejaksaan terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Persoalan sengketa tanah rakyat dan adat yang belum kunjung selesai termasuk penguasaan tanah hutab oleh segelintir orang yang di duga illegal. Saya meminta kepada kejaksaan agung untuk menertibkan dan memastikan agar kebijakan tersebut tidak ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu untuk melegalisasi atau memutihkan penguasaan tanah yang di duga illegal” lanjut Didik

Lebih lanjut Didik meminta agar kejaksaan agung mengawal agar kebijakan tersebut bisa dilakukan sesuai mekanisme dan political will dari kebijakan tersebut;

“Kebijakan redistribusi tanah tersebut harus dipastikan tepat hukumnya, tepat sasarannya dan tepat penggunaan serta manfaatnya. Untuk itu jaminan kepastian hukum, keadilan, pemerataan, transparansi dan governancenya bisa terjaga dengan baik”pungkas Didik

TimDM

X
Skip to toolbar