Penduduk Miskin Bertambah, FPD Minta Pemerintah Tak Hanya Obral Janji Manis

Penyelundup 1 Ton Sabu di Serang Layak Dihukum Mati
July 19, 2017
Demokrat: Novanto Baiknya Mundur dari Ketua DPR, Fokus ke Proses Hukum
July 19, 2017

Penduduk Miskin Bertambah, FPD Minta Pemerintah Tak Hanya Obral Janji Manis

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.

Survei ini pun mendapat kritikan dari sejumlah fraksi di Parlemen Senayan, salah satunya Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, hasil Survei BPS tersebut memang didasarkan kepada kondisi nyata di masyarakat saat ini.

“Kami FPD tentu sangat prihatin dengan kondisi yang ada yang seharusnya pemerintah bertanggung jawab secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Dan bukan malah sebaliknya,” cetus Didik juga kepada indopos.co.id, Selasa (18/7)

Menurutnya pemerintahan Jokowi harus serius memberikan keberpihakan kepada rakyat miskin secara nyata dan bukan janji palsu. “Jangan beri warga cek kosong. Tapi janji nyata,” sergahnya.

Ia menyatakan, sejak awal FPD tidak henti-hentinya nya untuk mengingatkan pemerintah dalam setiap pandangan fraksinya, agar pemerintah menyeimbangkan program dan kebijakannya antara pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. “Tanpa meninggalkan atau berlawanan satu sama lain,” terangnya.

Kebijakan infrastruktur tersebut, ucapnya,  tentu harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata dan terintegrasi dengan basis yang terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta secra transparan dan akuntabel seperti yang pernah diterapkan oleh pemerintahan SBY melalui MP3EI.

“Memfokuskan kebijakan apalagi eksekusinya hanya melalui kebijakan hanya sektoral di kementrian lembaga, hampir bisa dipastikan tidak tetintegrasinya diantara para pemangku kepentingan termasuk transparansi dan akuntabilitasnya,” tuturnya.

Pengentasan kemiskinan tanpa landasan road maps yang terukur dan terintegrasi, ucapnya, mustahil akan bisa dicapai.

“Sepertihalnya strategi pembangunan melalui Four Track Strategy, Pro Poor, Pro Job, Pro Growt dan Pro Enviroment yang pernah diterapkan oleh Pemerintah SBY dipastikan ada ukuran dan pedoman yang menjadi guiden pemerintah dalam mengatasi persoalan kesenjangan dan kesejateraan khususnya pengentasan kemiskinan,” sindirnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini menilai pemimpin bangsa yang negarawan bukan hanya membuat asal beda tapi membuat rakyat susah, mengakui, menyempurnakan serta menambah keberhasilan pemerintah sebelumnya adalah standing negarawan yang sesungguhnya.

“Intinya ya jangan hanya obral janji tapi realisasi nyata yang ditunggu bangsa ini,” tandasnya menambahkan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan 27,77 juta orang tersebut merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Salah satu yang menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah terlambatnya penyaluran beras sejahtera (ranstra).

Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2016, kata dia, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 234,19 ribu orang. Menurutnya, penurunan jumlah penduduk miskin pada periode ini relatif lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.

Sumber

X