Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan) Pada Rapat PARIPURNA DPR RI

Pemilu 2019, Demokrat Inginkan Presidential Threshold 0%
July 20, 2017
Demokrat Tak Patah Arang Majukan Agus Yudhoyono Capres
July 25, 2017

Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan) Pada Rapat PARIPURNA DPR RI

Disampaikan oleh : DR. Benny K. Harman
Nomor Anggota : A-444

Assalamu’ Alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swasti Astu

“Demokrat Peduli, Serap Aspirasi, dan Beri Solusi Untuk Kesejahteraan Rakyat”

Yang terhormat,

  •   Pimpinan DPR RI
  •   Anggota DPR RI
  •   Menteri Dalam Negeri RI
  •   Menteri Hukum dan HAM RI
  •   Seluruh Hadirin

    Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional, yaitu: Pembicaraan Tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Penyelenggaraan Pemilu ), dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    Sesuai dengan ketentuan dalam UU MD3, Pasal 171 ayat (1), bahwa Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR;

    SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DPR RI DAN PARA MENTERI YANG KAMI HORMATI,

    Mendahului pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi-Fraksi terhadap RUU ini, sebagaimana disebutkan pada pasal 171 UU MD3 tersebut, perkenankan Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pokok-pokok pandangan sebagai bagian dan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah

kami sampaikan pada pendapat akhir mini Fraksi di pengambilan keputusan tingkat I di Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu .

Sejak awal dimulainya pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu sampai dengan tahap akhir pembicaraan tingkat I, Fraksi Partai Demokrat telah melakukan pengkajian mendalam, baik dari sisi norma, substansi, materi muatan maupun teknis penyusunan terhadap 543 Pasal dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu . Dari 543 Pasal itu, Fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan 204 permasalahan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Fraksi Partai Demokrat terlibat aktif pada seluruh rangkaian pembahasan pembicaraan tingkat I, baik di Pansus, Panja, Tim Perumus (Timus), maupun Tim Sinkronisasi (Timsin). Pada seluruh tahapan pembahasan pembicaraan tingkat I tersebut, seringkali terdapat perbedaan pandangan dan pendapat antar fraksi-fraksi, dan antar fraksi dengan pemerintah, baik dalam pembahasan DIM maupun pembahasan pasal per pasal, terutama pembahasan 5 (lima) isu krusial.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DPR RI DAN PARA MENTERI YANG KAMI HORMATI,

Pandangan Fraksi pada sidang paripurna yang terhormat ini, disusun dengan mencermati dinamika pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu dari sejak awal hingga akhir pembahasan, dengan berbagai argumentasi dan cara pandang yang berbeda, namun tetap dalam semangat kebersamaan yang kuat dan produktif, dengan tujuan memperkuat iklim demokrasi yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Terhadap lima (5) isu krusial dengan dinamika perbedaan pandangan dan pendapat yang cukup tajam antar fraksi dengan fraksi dan antar fraksi- fraksi dengan pemerintah yang juga menjadi pembicaraan di ranah publik, Fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan ketentuan ambang batas 20%/25% persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengaturannya dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak penentuan besaran Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu ini dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Pertama, ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) yang pada intinya memuat ketentuan, bahwa yang berhak mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam Pemilu 2014 yang lalu. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan hukum, logika dan akal sehat. Mengapa, karena hasil Pemilu Legislatif pada 2014 itu telah dipergunakan untuk mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2014, dimana terpilih Joko Widodo sebagai Presiden dan M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Dan masuk akal, karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dalam Pemilu 2014 tidak serentak.

Kedua, ketentuan yang mensyaratkan hanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam Pemilu 2014 yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 jelas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2019 diadakan serentak. Karena diadakan serentak, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi maka seharusnya setiap Partai Politik peserta Pemilu 2019 memiliki hak yang sama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presidennya.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, semua Partai Politik peserta Pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajibannya yang sama di depan hukum. Namun dengan adanya ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) tersebut jelas bersifat diskriminatif karena membeda-bedakan status dan kedudukan setiap Partai Politik Peserta Pemilu khususnya berkaitan dengan hak mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Ketiga, Partai Politik peserta Pemilu 2019 bukan hanya Partai Politik peserta Pemilu 2014, melainkan juga Partai Politik yang pada 2019 baru menjadi peserta Pemilu. Maka itu, hasil Pemilu Legislatif 2014 yang digunakan sebagai rujukan untuk Pemilu Presiden 2019 sangat jelas akan membatasi hak Partai Politik yang pada 2019 baru menjadi peserta Pemilu. Lebih dari pada itu, ketentuan tersebut amat jelas sekali telah merugikan hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Keempat,adanya ketentuan yang mensyaratkan hanya Partai Politik dan gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memperoleh dukungan 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam Pemilu 2014 sangat jelas terkandung maksud atau niat untuk membatasi dan menutup peluang bagi munculnya figur-figur alternatif dalam kontestasi Pemilu Presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat yang berdaulat menjadi apatis dalam Pemilu;

Kelima, masih terkait dengan butir keempat di atas, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu sejatinya harus mendorong munculnya calon-calon pemimpin alternatif agar persaingan dalam demokrasi elektoral semakin meningkat dan semakin baik termasuk partisipasi dan kualitasnya. Demokrasi yang mempersempit pilihan rakyat apalagi untuk menutup terjadinya persaingan sehat dalam Pemilu jelas akan gagal menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan dasar legitimasi yang kuat dari rakyat.Ingat! Dalam kehidupan demokrasi, rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang memilih pemimpinnya, dan bukan partai partai politik;

Keenam, sesuai dengan konstitusi kita, siklus kepemimpinan nasional berlangsung 5 (lima) tahunan baik untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Apabila hasil Pemilu Legislatif 2014 dipergunakan kembali dalam penentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) 2019, maka siklus penggantian kepemimpinan nasional kita bukan 5 (lima) tahunan tetapi 10 (sepuluh) tahunan. Sangat mungkin hasil Pemilu Legislatif 2019, hasilnya akan berbeda jauh dengan hasil Pemilu Legislatif 2014. Siapa yang dapat menjamin hasil Pemilu Legislatif 2014 akan sama dengan Pemilu Legislatif 2019, sehingga hasil Pemilu Legislatif 2014 dijadikan rujukan sebagai Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) pada Pemilu Presiden 2019;

Ketujuh, selain dari pada itu Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa hukum Pemilu yang didesain sekarang hendaknya mampu mendorong terjadinya penguatan sistem presidensiil dimana Presiden tidak disandera oleh Partai Politik pendukungnya sehingga menyulitkan Presiden memenuhi janji- janji politiknya dalam kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara expresis verbis memerintahkan pelaksanaan Pemilu Legislatif harus serentak dengan Pemilu Presiden pada intinya dimaksudkan untuk memperkuat presiden dalam sistem presidensiil multipartai tanpa tersandera oleh kepentingan Partai Politik pendukungnya. Bukankah itu kehendak rakyat dan perintah konstitusi kita?

Kedelapan, sekali lagi ditegaskan bahwa adanya ketentuan yang menggunakan Hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai syarat untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 jelas merupakan kontradiksi (contradictio in terminis) dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara mandatory harus diadakan serentak. Itu terkandung maksud tidak ada lagi Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Pemilu Presiden 2019 karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tersebut akan dilaksanakan serentak.

Atas dasar itu, kami Fraksi Partai Demokrat memandang ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Pemilu Presiden 2019 dengan menggunakan hasil Pileg 2014 yang lalu adalah sebuah kekeliruan atau kesesatan cara pikir juridis yang harus segera kita luruskan sebelum bangsa dan negara ini jatuh ke dalam kondisi yang disebut dengan constitutional fallacy.

2. Seiring dengan tumbuh dan kembangnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia menuju arah yang lebih baik, peningkatan secara bertahap Ambang Batas Parlemen (Parlementary Treshold) adalah sebuah keniscayaan dan hal rasional untuk dipertimbangkan. Dengan peningkatan secara bertahap Ambang Batas Parlemen (Parlementary Treshold) tersebut, Fraksi Partai Demokrat berkeyakinan akan memberikan kontribusi besar terhadap penguatan sistem kepartaian menuju yang lebih baik secara gradual dan sistematis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penentuan Ambang Batas Parlemen (Parlementary Treshold) yang dapat mewujudkan penguatan sistem kepartaian menuju yang lebih baik secara gradual dan sistematis dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah sebesar 4%;

  1. Terkait dengan 3 (tiga) pilihan dalam Sistem Pemilu DPR dan DPRD, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa sistem pemilu terbuka seperti pemilu terdahulu merupakan pilihan yang terbaik saat ini. Sistem pemilu terdahulu masih relevan dan demokratis.Memilih sistem pemilu yang berbeda dengan sistem pemilu terdahulu berpotensi menyebabkan perubahan struktur dan proses pencalegan serta dapat berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi (defisit demokrasi).Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwa penting untuk berada pada titik dimana kedaulatan partai dan kedaulatan rakyat harus diraih secara bersamaan melalui representasi politik dan partisipasi publik.
  2. Terkait dengan Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan (District Magnitude), Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada 2 (dua) hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara, dan bukan hanya sekedar tingkat kompetisi.Atas dasar prinsip-prinsip integritas wilayah, kultur daerah, keterhubungan antar wilayah dan keberlanjutan daerah pemilihan terdahulu, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penentuan besaran Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan (District Magnitude) yang mengacu pada model multi-member constituency dengan 3-10 kursi untuk daerah pemilihan DPR RI dan 3-12 kursi untuk daerah pemilihan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah lebih proporsional dalam mewujudkan derajat keterwakilan.
  3. Terkait dengan Formula Penghitungan Suara atau Konversi Suara, Fraksi Partai Demokrat menghargai munculnya 3 (tiga) varian yang diputuskan dalam pansus yaitu Divisor Saint Lague, Divisor Saint Lague Modifikasi dan Kuota Hare;

Dari 3 (tiga) Varian tersebut, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa metode Kuota Hare merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam konversi suara hasil perhitungan menjadi kursi di parlemen.

Metode kuota hare mampu menekan angka disproporsionalitas dan meningkatkan derajat keterwakilan (proporsionalitas suara). Apabila dibandingkan dengan metode konversi suara lainnya, metode kuota hare dipastikan mampu menekan angka disproporsionalitas dan telah memenuhi unsur constitutive parts of electoral system.

Berdasarkan simulasi stokastik, metode kuota hare memiliki standar deviasi terkecil dan berkoefisien korelasi mendekati angka 1, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel terhitung berpengaruh signifikan positif dan proporsional. Selain itu, metode kuota hare merupakan metode yang paling dikenal di Indonesia dan telah digunakan beberapa kali pada pemilu terdahulu.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DPR RI DAN PARA MENTERI YANG KAMI HORMATI,

Seperti diketahui bersama, perbedaan pandangan dan pendapat terhadap 5 (lima) isu krusial, belum mendapatkan titik temu dan persetujuan sampai pada tahap akhir pembicaraan tingkat I dan hanya menghasilkan opsi dalam bentuk 5 (lima) paket pilihan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat merasa perlu memberikan pandangan sebagai sikap akhir Fraksi sebelum menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam sidang paripurna ini.

Fraksi Partai Demokrat menyadari dan menghargai sepenuhnya sikap dan cara pandang tiap-tiap fraksi yang cukup beralasan dalam konteks penguatan demokrasi dengan argumentasi rasional berikut alasan-alasan yang mendasarinya.

Terhadap 5 (lima) opsi dalam satu paket pilihan, FPD berpandangan bahwa ke 5 isu krusial ini telah dibahas cukup panjang dan komprehensif di tingkat Pansus dengan menyepakati adanya 5 (lima) opsi sebagai alternatif pilihan untuk diputuskan pada sidang paripurna, yaitu :

No

Isu Krusial

A

B

C

D

E

1

Ambang Batas Presiden

20%/25%

0%

10%/15%

10%/15%

20%/25%

2

Ambang Batas Parlemen

4%

4%

4%

5%

3,5%

3

Sistem Pemilu

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

4

Jumlah Kursi per Dapil

3-10

3-10

3-10

3-8

3-10

5

Konversi Suara

Saint Lague Murni

Kuota Hare

Kuota Hare

Saint Lague Murni

Kuota Hare

 

Tabel: 5 (lima) opsi dalam satu paket pilihan terhadap 5 (lima) isu krusial

Berdasarkan 5 (lima) opsi tersebut, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa ke 5 (lima) opsi tersebut telah mewakili seluruh perbedaan pandangan dan pendapat dari tiap-tiap fraksi.

Pada sidang paripurna ini, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan ke 5 (lima) opsi dapat diputuskan bersama secara musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (2), Dalam hal persetujuan bersama secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna untuk dipilih dan diputuskan.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DPR RI DAN PARA MENTERI YANG KAMI HORMATI,

Pada kesempatan dan momentum politik yang baik ini, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih, baik kepada seluruh Fraksi-Fraksi di DPR, maupun kepada Pemerintah dari sejak dimulainya pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu sampai dengan pembicaraan tingkat II ini.

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahamaanirrahim, Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan memilih opsi B

(Ambang Batas Pecalonan Presiden dan Wakil Presiden 0% (Nol Persen), Ambang Batas Parlemen 4% (empat persen), Sistem Pemilu (Terbuka), Jumlah Kursi per Dapil (3-10 untuk DPR RI dan 3-12 untuk DPRD), Konversi Suara (Kuota Hare)) sebagai keputusan dan sikap akhir Fraksi, untuk selanjutnya diputuskan dan disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna ini, atas perhatian dan kerjasama pemerintah dan fraksi-fraksi selama Pembicaraan Tingkat-I dan Tingkat II ini berlangsung, diucapkan terima kasih.

Wabillahittaufikwalhidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

X