Hadirnya Negara Untuk Kemurnian Demokrasi

Nurhayati vs Didik Berebut Restu SBY untuk Jadi Cagub Jatim
August 1, 2017
Ikut SEA Games, Rugby Bertekad Harumkan Nama Indonesia
August 9, 2017

Hadirnya Negara Untuk Kemurnian Demokrasi

Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk memantapkan Indonesia sebagai negara yang m.eletakkan kedaulatan tetap berada ditangan rakyat dan memperkokoh Negara Indonesia sebagai negara hukum.

 

politiktoday.com –

Hukum dan demokrasi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada demokrasi tanpa hukum yang tegak dan begitu juga sebaliknya. Artinya, kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya, dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan prinsip hukum dan demokrasi secara historis terlahir sebagai paket yang tidak terpisahkan.

Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk memantapkan Indonesia sebagai negara yang m.eletakkan kedaulatan tetap berada ditangan rakyat dan memperkokoh Negara Indonesia sebagai negara hukum. Perubahan juga mempertegas pembagian kekuasaan antar lembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (check and balances).

Sebagai yang yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sangat jelas untuk mempertegas kalau Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menjalankan kebenaran, keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak mendasarkan kepada kekuasaan.

Di dalam konstitusi kita, jelas-jelas menganut dua prinsip itu sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi berposisi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menisbatkan bahwa semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi melanggarnya.

Hukum harus menjadi panglima, sehingga tidak boleh digunakan oleh kekuasaan untuk menghancurkan lawan politik. Jika itu dilakukan akan muncul ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Penguasa yang menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaannya akan merupakan rezim otoriter, dan akan membahayakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arti Penting Partai Politik Dalam Negara Demokrasi

Dalam negara demokrasi terdapat yang namanya partai politik. Fungsi dari partai politik tersebut sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan sebagainya. Hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU 2/2011”).

Partai politik dan pemerintah dalam negara demokrasi seperti Indonesia ibarat sepasang suami isteri yang saling melengkapi, saling mengingatkan, dan saling menjaga kehormatan masing-masing. Jika pemerintah atau partai politik sedang kurang sehat, maka salah satunya harus merelakan diri untuk menjenguk dan memberikan obat sehat, sehingga mampu bangkit dari sakit dan kembali dalam berkontribusi pembangunan Indonesia.

Sebuah Negara dibentuk sebagai organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan, salah satunya adalah melindungi hak dan martabat rakyatnya, untuk mencapai tujuan tersebut, Negara memilih pemimpin yang diberikan kekuasaan untuk mengatur Negara menurut aturan-aturan yang telah disepakati. Negara tentunya mempunyai kekuasaan untuk memaksakan rakyatnya mengikuti setiap aturan di dalamnya.

Paul Laband dan Georg Jellinek dalam buku “Ilmu Negara” berpandangan bahwa Negara adalah kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin Negara. Kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya Negara dan Negara merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh Negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.

Jika pemerintah atau partai politik sedang kurang sehat, maka salah satunya harus merelakan diri untuk menjenguk dan memberikan obat sehat, sehingga mampu bangkit dari sakit dan kembali dalam berkontribusi pembangunan Indonesia.

Namun beda halnya Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit, mereka berpandangan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja maupun Negara, akan tetapi berdasarkan atas hukum; yang berdaulat adalah hukum; Baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Sehingga kekuasaan Negara tidak mutlak dan dibatasi oleh hukum.

Menjaga Kemurnian Demokrasi

Beberapa waktu yang lalu ada partai politik di Indonesia yang mengalami dualisme kepemimpinan akibat konflik internal. Jika dilihat lebih jauh kebelakang, peristiwa konflik partai politik bukanlah hal yang baru, dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia, beberapa parpol mengalami hal tersebut dan melahirkan sebuah partai baru.

Konflik antar kubu terus menguat dalam satu partai politik, masing-masing kubu merasa sah dan legal serta mendaftarkan kepengurusannya ke pemerintah (kemenkumham) untuk diberikan legalitas kepengurusan.

Dalam konteks Parpol, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pemerintah tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam konflik parpol. Menurut Pasal 25, menyatakan satu-satunya tugas pemerintah terkait kepengurusan partai politik adalah mendaftarkan kepengurusan tersebut di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam proses pendaftaran ini pemerintah hanya bisa bersikap pasif yakni menunggu permohonan dari partai politik yang bersangkutan tanpa melakukan justifikasi legal apabila ada sengketa partai politik yang belum terselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, pemerintah harus membiarkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan urusan mereka lewat jalur hukum yang berlaku. Pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan partai politik adalah Mahkamah Partai Politik dan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Dijelaskan pula, Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan tegas mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Poltik dalam waktu 30 hari, Pengadilan Negeri dalam perkara khusus yang memakan waktu paling lama 60 hari dan Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 hari.

Hadirnya pemerintah (Kemenkumham) dalam menyikapi konflik partai politik ini disinyalir sejumlah kalangan sebagai bentuk intervensi dan arogansi pemerintah untuk memperkeruh konflik yang terjadi di internal Partai. Hal ini mencuat karena adanya kesan pemerintah melakukan “campur tangan” dalam penetapan hasil dari pemilihan kepemimpinan partai politik. Dengan kondisi seperti ini, maka tatanan kehidupan demokrasi dan politik yang sudah dibangun SBY selama 10 Tahun bisa runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya.

Kita tahu bahwa selama 10 Tahun menjadi Presiden RI, SBY sudah berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan merupakan salah satu contoh teladan dalam menerapkan pluralisme di indonesia.

Salah satu keberhasilan SBY dalam membangun pilar demokrasi di indonesia adalah dengan tidak mengintervensi bidang hukum dan lebih mengutamakan proses hukum sehingga bisa kita lihat pemerintahan SBY selalu menjunjung tinggi Hukum sebagai Panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga tidak ada lagi kegaduhan politik di negeri ini, sehingga pemerintah maupun partai politik kembali dalam satu semangat perjuangan terbentuknya Negara untuk sepenuhnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik dari gangguan internal maupun eksternal.

Bagaimana suatu Negara akan mampu melindungi rakyatnya jika partai politik sebagai sumber lahirnya kepemimpinan bangsa termasuk presiden, wakil rakyat dan kepala daerah tidak diberikan ruang yang cukup secara Independen sesuai hukum yang berlaku untuk mengatur rumah tangganya sendiri? Apabila hadirnya Negara hanya untuk mengintervensi dan tidak mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku terkait dengan penyelesaian konflik partai politik, maka bisa dipastikan demokrasi akan mundur jauh kebelakang dalam konteks Kemurnian Demokrasi.

Sumber

X