Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Polri

Demokrat Serahkan Draf Revisi UU Ormas ke Pimpinan DPR
November 2, 2017
Indonesia Segalanya
January 8, 2018

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Polri

Law-Justice.co – Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengapresiasi atas kinerja dan pencapaian Polri dalam menangani berbagai kasus, khususnya korupsi selama 2017. Mabes Polri menangani 1.472 kasus korupsi sepanjang tahun 2017. Dari jumlah itu 1.028 kasus telah selesai penyidikannya.

“Tentu kita harus mendorong sepenuhnya upaya penegak hukum termasuk Polisi yang terus bergerak melawan korupsi. Polisi harus terus bergerak memperbaiki diri dan terus memberantar korupsi, untuk menjawab harapan para pejuang reformasi,” kata Didik Mukrianto, kepada law-justice.co, Jumat (29/12/2017).

Dalam konteks ini, sebut Didik, tentu bukan hanya besarnya kasus yang ditangani saja yang menjadi faktor keberhasilan pemberantasan korupsi. “Membangun sistem tata kelola keuangan negara dalam ruang yang terang dan membangun budaya anti korupsi yang transaparan, akan meminimalisir potensi lost keuangan negara,” ujarnya.

Sebagai pengguna dan pengelolan APBN yang cukup besar, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini menilai Polri sebagai penegak hukum, sudah seharusnya mampu untuk menjadi role model dan triger mechanism bagi segenap pengelola APBN dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan sistem yang transparan, akuntable dalam pengelolaan anggaran, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada publik untuk berpartisipasi memberikan masukan dan pengawasan.

“Terakhir, karena Polri bukan hanya sebagai Aparat Penegak Hukum, tapi juga sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah di bidang keamanan dan pelayanan, maka Polri harus lebih independen dan netral dalam melayani masyarakat, sehingga Polri benar-benar menjadi pengayom masyarakat yang sesungguhnya dan bukan mengikuti selera penguasa atau kelompok tertentu saja.

“Harapan saya, dengan evaluasi yang baik dan instrospeksi yang mendalam terhadap kinerja 2017, Polri akan semakin profesional di 2018 dan akan dibuktikan di Tahun 2018, mengingat sudah memasuki tahun politik,” tuturnya. Polri wajib netral dalam setiap situasi baik Pilkada maupun kompetisi politik. “Polri dan pejabatnya harus tahan terhadap rayuan, godaan dan tekanan politik praktis dari pihak manapun termasuk penguasa, karena Polri milik bangsa dan negara,” pungkasnya.

X