Polemik Stafsus Jokowi Terkait Kartu Prakerja Harus Dibuka Seterang-terangnya

Inikah Gelagat Demokrat Bakal Tolak Perppu Corona?
April 21, 2020
Marak Aksi Residivis, Komisi III DPR Minta Menkumham Evaluasi Pembebasan Napi
April 21, 2020

Polemik Stafsus Jokowi Terkait Kartu Prakerja Harus Dibuka Seterang-terangnya

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira, menantang debat terbuka kepada staf khusus milenial Presiden Jokowi, Belva Devara, terkait Kartu Prakerja hingga berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia di tengah pandemi virus corona.Merespons hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mendukung ajakan Bima tersebut. Dia menilai debat maupun dialog yang berbobot penting untuk mengedukasi bangsa Indonesia, sehingga polemik stafsus Jokowi yang terjadi saat ini bisa dibuka seterang-terangnya.”Dialog, diskusi, dan apa pun namanya itu dalam konteks demokrasi adalah hal yang sangat positif. Memang perlu dibuka seterang-terangnya. Rakyat akan terus mengawal, mengevaluasi dan menilai program ini,” kata Didik kepada kumparan saat dimintai tanggapan, Senin (20/4).

Didik menuturkan, sejak awal sudah mengingatkan pemerintah tentang bahayanya konflik kepentingan antara tugas pemerintahan dan kepentingan bisnis, saat kondisi darurat seperti saat ini. Ia khawatir apabila tugas pemerintah dan kepentingan bisnis dilakukan pejabat negara, maka berpotensi menyalahi kewenangan.ADVERTISEMENT

“Bisa berpotensi kena delik korupsi. Dan apabila korupsi dilakukan saat ini, di saat negara dalam keadaan bencana nasional, maka ancamannya hukuman mati,” ujar anggota Komisi III DPR itu. Belakangan Belva yang merupakan CEO Ruangguru mendapat hujan kritik karena perusahaannya menjadi salah satu dari 8 digital platform mitra pemerintah dalam memberikan pelatihan bagi peserta Kartu Prakerja.

Menurut Didik, diskursus Kartu Prakerja memang sangat dinamis. Apalagi, terkait pergeseran biaya Kartu Prakerja yang larinya ke platform penyedia layanan pendidikan dan pelatihan (diklat), maupun ke penyedia jasa layanan pembayaran yang menjadi mitra Kartu Prakerja.Didik mengatakan, kebijakan tersebut menuai banyak pertanyaan dari masyarakat. Bahkan Didik menganggap, banyak pihak yang justru pesimistis dengan tujuan yang diharapkan, yakni mengurangi pengangguran di tengah pandemi virus corona.ADVERTISEMENT

“Apalagi ada bumbu-bumbu konflik kepentingan. Di mana akuntabilitasnya, di mana governance-nya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pula etika seorang pejabat negara apabila ada konflik kepentingan?,” kata Didik. “Tentu pejabat pemerintah hakikatnya adalah pelayan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, tidak boleh menyedot keringat rakyat, mengambil keuntungan apalagi di kala rakyat susah dan membutuhkan pertolongan,” tambahnya.

Legislator dapil Jawa Timur itu pun mengajak semua pihak agar ikut mengawal para pengambil kebijakan, khususnya terkait dengan program Kartu Prakerja.”Hati-hati jangan sampai sejarah menjadi hakim atas ketidakadilan dan keserakahan. Semoga menjadi pembelajaran dan penyadaran bahwa kepentingan rakyat yang utama dan jabatan bukan sarana untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pengabdian dan melayani rakyat,” tandas Didik.

Sebelumnya, Bhima yang juga sesama milenial menekankan ajakan debat kepada Belva ini tak memiliki maksud kepentingan apa pun. Hanya agar publik bisa memahami bahwa milenial bisa berkontribusi secara nyata bagi perekonomian Indonesia, khususnya saat kondisi pandemi virus corona.

“Saya berharap Belva bisa memenuhi undangan ini. Waktu dan tempat saya sesuaikan dengan jadwal Belva,” ujar Bhima melalui keterangan tertulis kepada kumparan, Minggu (19/4).

Sementara itu, Belva yang merupakan figur milenial di dalam lingkaran Istana, dianggap posisinya sebagai CEO Ruangguru berpotensi menuai konflik kepentingan. Terlebih, setelah perusahaannya ditunjuk menjadi mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja. Pria kelahiran 30 Mei 1990, di Jakarta ini, merupakan alumnus dari 3 universitas bergengsi di Amerika Serikat yaitu Massachusetts Institute of Technology, Stanford University dan Harvard University. Hingga kini, belum ada respons atau sikap dari Belva terkait ajakan debat yang diajukan Bima.

https://kumparan.com/kumparannews/polemik-stafsus-jokowi-terkait-kartu-prakerja-harus-dibuka-seterang-terangnya-1tG4x1mcSDp?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=ta3b4CKSJXZj

X
Skip to toolbar