Demokrat Tolak Kocok Ulang AKD

Didik : wajar anggota DPR bertanya kepada Menkumham
October 29, 2014
Terkait Konflik Internal PPP, Komisi III Akan Panggil Menkumham
November 13, 2014

Demokrat Tolak Kocok Ulang AKD

demokratREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dengan adanya “islah” atau kesepakatan antara Koalisi Indoneia Hebat dan Koalisi Merah Putih  di parlemen. Menurut Sekertaris Fraksi Demokrat DPR RI Didik Mukrianto, jalan islah adalah bagian komitmen kebersamaan untuk kebaikan rakyat.

“Fraksi Demokrat senantisa mendorong dan bersyukur tercapainya kesepahaman antara KIH dan KMP. Dengan lahirnya komitmen diseluruh tingkat elot partai maupun seluruh anggota fraksi ini, akan memperlancar tugas DPR demi kebaikan rakyat,” kata Didik melalui siaran pers yang diterima Republika, Selasa (11/11).

Awalnya kata Didik Fraksi Demokrat sangat prihatin dengan pembentukan pimpinan DPR tandingan oleh KIH. Ia menilai hal ini sempat membuat rakyat memandang hal negatif terhadap DPR.

Selain itu, dualisme di DPR ini juga membuat tugas dan fungsi seluruh anggota dewan menjadi terganggu.
Dengan kesepakatan Islah ini, Didik juga menatap optimis DPR ke depan. Fraksi Demokrat kata dia siap duduk bersama untuk tercapainya kebersamaan dalam melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPR yakni fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan.

“Sebagai wakil rakyat, selain tugas dan tanggung dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR mempunyai tugas mulia yakni pengawal peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa di segala bidang,” ujar Didik.

Meski begitu, F Demokrat kata Didik menganggap pencocokan ulang Alat Kelengkapan Dewan tidak perlu dilakukan. Menurut anggota Komisi III ini, AKD sudah disusun melalui proses yang konstitusional. Menurut dia bila dikocok ulang akan memunculkan masalah baru.

Akan tetapi untuk kebaikan bersama, Didik berharap agar semua fraksi duduk bersama membahas kembali UUD MD3 (khusus) pasal penambahan jumlah pimpinan AKD.

“Dengan catatan ini semua diperuntukan untuk semangat kebersamaan dan recana kerja pengawalan dan pengawasan sesuai fungsi DPR RI tanpa harus ada perdebatan dan agenda lainnya,” ucap Didik.

X