Hadirnya Negara Untuk Kemurnian Demokrasi

Rangkaian proses Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK akan dimulai
December 3, 2015
Hari Anti Korupsi : Pemberantasan Korupsi Di Tingkat Hulu Menjadi Urgensi
December 9, 2015

Hadirnya Negara Untuk Kemurnian Demokrasi

HADIRNYA NEGARA UNTUK KEMURNIAN DEMOKRASI

 Didik Mukrianto, SH *

Anggota Komisi III DPR RI/Sekretaris FPD

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditujukan untuk lebih memantapkan Indonesia sebagai negara yang meletakkan kedaulatan tetap berada ditangan rakyat dan memperkokoh Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Perubahan tersebut juga mempertegas pembagian kekuasaan antar lembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (check an balances).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang di maksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menjalankan kebenaran, keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntable) serta tidak mendasarkan kepada kekuasaan.

Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah Negara hukum, baik dalam penyelenggaraan Negara maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equlity before the law) dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari bunyi Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga peradilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, produk legislatif dibuat oleh wakil rakyat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum.

Tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan sebaliknya. Artinya, kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya, begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan, prinsip hukum dan demokrasi secara historis terlahir sebagai satu paket yang tak terpisahkan.

Penghormatan terhadap hukum adalah inti dari supremasi hukum sekaligus menjadi ciri dari negara hukum. Dengan kata lain, dalam sebuah negara hukum, seluruh permasalahan harus diselesaikan dengan memposisikan hukum sebagai pedoman tertinggi. Adapun untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut, hukum juga menyediakan mekanismenya sendiri, bukan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Konstitusi kita, UUD 1945 jelas-jelas menganut dua prinsip itu sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi berposisi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menisbatkan bahwa semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi melanggarnya.

Hubungan Negara dengan Partai Politik

Perbincangan tentang Negara dengan Partai Politik akan lebih jernih jika semua mendudukan permasalahan dalam kaca mata demokrasi Pancasila di Indonesia. Partai politik dan pemerintah dalam Negara demokrasi seperti Indonesia ibarat sepasang suami isteri yang saling melengkapi, saling mengingatkan, dan saling menjaga kehormatan masing-masing. Jika pemerintah atau partai politik sedang kurang sehat, maka salah satunya harus merelakan diri untuk menjenguk dan memberikan obat sehat, sehingga mampu bangkit dari sakit dan kembali dalam berkontribusi pembangunan Indonesia.

Sebuah Negara dibentuk sebagai organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan, salah satunya adalah melindungi hak dan martabat rakyatnya, untuk mencapai tujuan tersebut, Negara memilih pemimpin yang diberikan kekuasaan untuk mengatur Negara menurut aturan-aturan yang telah disepakati. Negara tentunya mempunyai kekuasaan untuk memaksakan rakyatnya mengikuti setiap aturan di dalamnya.

Paul Laband dan Georg Jellinek dalam buku “Ilmu Negara” berpandangan bahwa Negara adalah kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin Negara. Kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya Negara dan Negara merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh Negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.

Namun beda halnya Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit, mereka berpandangan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja maupun Negara, akan tetapi berdasarkan atas hukum; yang berdaulat adalah hukum; Baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Sehingga kekuasaan Negara tidak mutlak dan dibatasi oleh hukum.

Negara dan Partai Politik mempunyai kaitan yang sangat erat dalam suatu tatanan kenegaraan. Peranan pemerintah dan Partai Poltik untuk mengelola Negara sangat dibutuhkan dalam membangun dan memajukan Negara. Sehingga tercapainya amanat yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Partai Politik mempunyai fungsi antara lain, Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Dengan fungsi ini, partai politik diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat begitupun sebaliknya jembatan komunikasi dari rakyat kepada pemerintah. Kedua, sarana sosialisasi politik. Dalam proses ini, partai politik dituntut mempunyai pandangan dan nilai-nilai yang patut disosialisasikan dan diperjuangkan bersama menjadi jalan pikiran partai dan anggotanya untuk bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti nilai-nilai identitas nasional dan integrasi nasional. Ketiga, sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik yang dilakukan dengan benar akan melahirkan pemimpin harapan Indonesia. Keempat, sarana pengatur konflik. Dalam Negara yang majemuk dan sangat heterogen memungkinkan konflik terjadi peran partai politik menyatukan yang terserak dan mengurai yang kusut.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KEMURNIAN DEMOKRASI

Seperti yang telah kita ketahui, pergantian kepemimpinan dipartai politik saat ini menjadi sorotan publik. Munculnya dualisme kepemimpinan secara terang-terangan disebabkan konflik internal parpol yang membeku sehingga gagal mencari jalan kompromi antar kubu berkonflik. Jika dilihat lebih jauh kebelakang, peristiwa konflik partai politik bukanlah hal yang baru, dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia, beberapa parpol mengalami hal tersebut dan melahirkan sebuah partai baru.

Berbeda pada beberapa waktu belakangan ini, konflik antar kubu terus menguat dalam satu partai politik. Masing-masing kubu merasa sah dan legal serta mendaftarkan kepengurusannya ke pemerintah (kemenkumham) untuk diberikan legalitas kepengurusan.

Dalam konteks Parpol, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pemerintah tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam konflik parpol. Menurut Pasal 25, menyatakan satu-satunya tugas pemerintah terkait kepengurusan partai politik adalah mendaftarkan kepengurusan tersebut di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pendaftaran ini pemerintah hanya bisa bersikap pasif yakni menunggu permohonan dari partai politik yang bersangkutan tanpa melakukan justifikasi legal apabila ada sengketa partai politik yang belum terselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, pemerintah harus membiarkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan urusan mereka lewat jalur hukum yang berlaku. Pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan partai politik adalah Mahkamah Partai Politik dan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dijelaskan pula, Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan tegas mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Poltik dalam waktu 30 hari, Pengadilan Negeri dalam perkara khusus yang memakan waktu paling lama 60 hari dan Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 hari.

Hadirnya pemerintah (Kemenkumham) dalam menyikapi konflik partai politik ini disinyalir sejumlah kalangan sebagai bentuk intervensi dan arogansi pemerintah untuk memperkeruh konflik yang terjadi di internal Partai. Hal ini mencuat karena adanya kesan pemerintah melakukan “campur tangan” dalam penetapan hasil dari pemilihan kepemimpinan partai politik. Dengan kondisi seperti ini, maka tatanan kehidupan demokrasi dan politik yang sudah dibangun SBY selama 10 Tahun bisa runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya.

Kita tahu bahwa selama 10 Tahun menjadi Presiden RI, SBY sudah berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan merupakan salah satu contoh teladan dalam menerapkan pluralisme di indonesia.

Salah satu keberhasilan SBY dalam membangun pilar demokrasi di indonesia adalah dengan tidak mengintervensi bidang hukum dan lebih mengutamakan proses hukum sehingga bisa kita lihat pemerintahan SBY selalu menjunjung tinggi Hukum sebagai Panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga kegaduhan politik ini segera selesai dan baik pemerintah maupun partai politik kembali dalam satu semangat perjuangan terbentuknya Negara untuk sepenuhnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik dari gangguan internal maupun eksternal. Bagaimana suatu Negara akan mampu melindungi rakyatnya jika partai politik sebagai sumber lahirnya kepemimpinan bangsa termasuk presiden, wakil rakyat dan kepala daerah tidak diberikan ruang yang cukup secara Independen sesuai hukum yang berlaku untuk mengatur rumah tangganya sendiri? Apabila hadirnya Negara hanya untuk mengintervensi dan tidak mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku terkait dengan penyelesaian konflik partai politik, maka bisa dipastikan demokrasi akan mundur jauh kebelakang dalam konteks Kemurnian Demokrasi.

X