Ini Sanksi dari Menkumham untuk Petugas Lapas Pemberi HP ke Ratu Atut

SBY Berbelasungkawa Atas Meninggalnya Anggota DPR Partai Demokrat Mukhniarti
January 28, 2016
Bakti Sosial Karang Taruna Nasional di Kampung Bandan Jakarta Utara
February 10, 2016

Ini Sanksi dari Menkumham untuk Petugas Lapas Pemberi HP ke Ratu Atut

imageJakarta, HanTer-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly berjanji akan menindak tegas petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Tangerang yang diduga memberikan handphone (HP) kepada mantan Gubernur Banten yang juga narapidana kasus suap penanganan sengketa pilkada di MK Ratu Atut Chosiyah yang terkena razia oleh Polres Tangerang Selatan (Tangsel) belum lama ini.

‎”Kalau ada masuk HP di Atut (Ratu Atut), berarti ada yang tidak benar petugas pengamanannya. Itu siapa kita lihat, akan kita tindak,” kata Yasonna Laoly seusai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dalam Raker tersebut, Menkumham mengungkapkan, baru-baru ini telah mengumpulkan seluruh Kepala Lapas (Kalapas) di Indonesia. Dia juga mengaku terdapat banyak pengajuan hukuman disiplin sampai pemecatan terhadap petugas Lapas. “Yang dipecat 9, pemberhentian sementara 21. Sekarang banyak yang masih proses hukum acara,” ungkapnya. ‎

Sebelumnya, Komisi III DPR menagih komitmen Menkumham Yasonna Laoly untuk membenahi Lapas. Menyusul, kasus Ratu Atut yang kedapatan menyimpan HP di Lapas Wanita Kelas II A. Tangsel. “Kemenkumham harus bertanggungjawab. Jangan salahkan napinya, ini terus berulang. Harusnya komitmen Menkumham membenahi Lapas dijalankan,” kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Menurutnya, pengamanan Lapas harus menjadi tugas yang harus diprioritasnya oleh Menkumham. Bahkan, dia menyindir Menkumham lebih banyak mengurusi masalah konflik partai politik (parpol) ketimbang membenahi masalah Lapas. “Mungkin Menkumham terlalu sibuk urusi parpol, jadi tugas utamanya diabaikan,” sindir politisi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Didik Mukriyanto menambahkan, masalah ini penting diklarifikasi oleh Menkumham. “‎Tentunya penting diklarifikasi ke Menkumham. Apa yang dilakukan oleh Menkumham harus evaluasi setiap saat, melakukan pembinaan yang harus ditaati oleh pegawainya,” kata Didik.

Menurutnya, Menkumham harus memberikan sanksi dan penindakan yang tegas kepada petugas Lapas yang “bermain” memberikan ruang pelanggaran di Lapas. “Ini pertimbangan/tolak ukur pengawasan terhadap Lapas. Harus dilihat secara utuh, tentunya baik napi atau oknum harus dapatkan sanksi/pembinaan,” ujarnya.

Sekretaris FPD di DPR ini mengakui, tidak mudah dalam menangani permasalahan di dalam Lapas. Sebab, masalah ini bukan hanya berbasis pelanggaran, tetapi banyak hal yang harus menjadi perhatian khusus oleh Menkumham. ‎”Banyak kita temui peredaran narkoba ini di dalam Lapas. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian Menkumham,” tegasnya.

Meski demikian, Didik meyakini Menkumham dapat melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas. “Jadi, kedepan harus segera rumuskan sistem di dalam Lapas. Kalau sistem dimanfaatkan, tentunya harus di evaluasi agar tidak terulang,” pungkasnya.

X
Skip to toolbar