Tolak Revisi UU KPK, PD: Sikap Setuju di Baleg Pandangan Pribadi Kader

Demokrat Masih Kaji Sistem Proporsional Tertutup
February 10, 2016
Fraksi Partai Demokrat Tolak Revisi UU KPK
February 12, 2016

Tolak Revisi UU KPK, PD: Sikap Setuju di Baleg Pandangan Pribadi Kader

61733976-c571-4475-a6de-497e09840f0f_169Jakarta detik.com– Fraksi Partai Demokrat di DPR menggelar rapat soal revisi UU KPK setelah mendapat arahan dari Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap anggota F-PD yang setuju revisi UU KPK di rapat Baleg kemarin disebut hanya sikap perorangan.

“Tadi Pak Ibas minta dari Komisi III dan Baleg coba diberi pointers kalau memang harus ada revisi, kami juga tidak seperti partai lain. Kami tahu ada 10 fraksi, yang menolak kan dua, Demokrat dan Gerindra. Tapi kalau memang tetap, coba bikin kajiannya. Tetapi sesuai dengan arahan ketum. Kami tetap #saveKPK,” kata juru bicara PD, Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

Rapat dipimpin oleh Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan dihadiri oleh pimpinan fraksi serta anggota F-PD di Baleg dan Komisi III. Di antaranya Didik Mukrianto, Benny K Harman, Erma Ranik, Khatibul Umam, Ruhut sendiri, dan lain-lain.

Soal sikap di Baleg pada rapat kemarin, Ruhut menyebut itu adalah sikap pribadi Khatibul Umam yang membacakan pandangan setuju revisi UU KPK. Tetapi, itu bukanlah pandangan fraksi.

“Pak Khatibul dan Jeffry itu pendapat pribadi karena tidak ada tertulisnya. Pak Khatibul menyatakan setuju, Jeffry menyatakan tidak setuju. Sesuai arahan ketua fraksi, kami patuh ke DPP, arahan ketum itu yang kami lakukan,” ujar Ruhut.

Anggota Baleg ini pun menegaskan bahwa Demokrat selalu bersama rakyat. SBY mengungkapkan hal itu ke Ruhut.

“Bapak bilang, Pak Ruhut, saya dukung pandangan bapak menunda revisi UU KPK. Kita jangan berseberangan dengan rakyat,” ucapnya.

Meski ada sikap kader yang sudah diungkapkan di rapat tanpa arahan fraksi, Demokrat tidak mempermasalahkannya. Tidak ada teguran ke Khatibul Umam yang lebih dahulu menyatakan mendukung revisi UU KPK.

“Enggak ada. Pak Umam bisa terima kok, karena belum ada dari fraksi,” ungkap Ruhut.

X