Penangkapan Pejabat MA Bukti Adanya Bisnis Putusan Kasasi dan PK

Fraksi Partai Demokrat Tolak Revisi UU KPK
February 12, 2016
Seharusnya, Naskah Akademik Sudah Dibagi Sebelum Pembahasan di Baleg
February 15, 2016

Penangkapan Pejabat MA Bukti Adanya Bisnis Putusan Kasasi dan PK

941fb5abb2b70f3fde36dfx4p-15704JAKARTA goriau.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. MA sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab haruslah mereformasi besar-besaran lembaganya.
Sebelum menjadi Kasubdit Perdata, Andri merupakan Kabag Humas MA. “Pendeknya, perlu pembenahan besar di birokrasi MA,” kata mantan pimpinan Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh kepada detikcom, Minggu (14/2/2016).
Andri dan dua tersangka lainnya, pengusaha Ichsan Suwaidi (IS) dan pengacara Awang Lazuardi Embat (ALE) kini meringkuk di balik jeruji besi. Mereka berkongkalilkong agar salinan putusan kasasi menjadi lambat. Andri ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Sedangkan Ichsan di rutan Polres Jakarta Selatan dan Awang di rutan Polres Jakarta Pusat.Â
“Memang bukan rahasia lagi, putusan kasasi dan PK dibisniskan di kalangan birokasi MA. Untuk mempercepat memperoleh salinan putusan mesti membayar pada oknum-oknum dengan jumlah yang fantastis, untuk menunda juga demikian seperti yang terjadi dalam kasus Kasubdit Perdata kemarin,” papar peraih doktor dari Unpad itu.
Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas pimpinan MA untuk mereformasi lembaganya.Â
“Ini menjadi tugas pimpinan MA utk memotong penyalahgunaan oleh oknum-onkum seperti ini, karena akan mencoreng nama baik MA. Selain perlu ditata mekanisme pengawasan juga harus dilakukan percepatan penerbitan salinan putusan dan segera disampaikan ke pihak-pihak yang berkara melalui pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. Ini sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,” pungkas Imam.
Peringatan Keras
Anggota Komisi III DPR Didik Mukriyanto mengatakan, penangkapan Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna saat menerima suap dianggap menjadi peringatan keras untuk MA. MA pun diminta mengawasi dan membina SDM-nya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kasus ini adalah peringatan keras dan harus menjadi evaluasi yang serius dan mendalam bagi MA dalam mewujudkan visi misi MA sebagai lembaga peradilan yang agung,” kata Didik Mukriyanto saat berbincang, Minggu (14/2/2016).
Didik menuturkan bahwa seharusnya semua pejabat di lembaga penegak hukum dan peradilan mampu merepresentasikan sikap yang zero tolerance terhadap suap dan korupsi. Mereka justru wajib menjadi teladan bagi masyarakat terkait perilaku bebas korupsi.
“Kasus ini menyuguhkan kepada masyarakat akan tumbuh dan berkembangnya kesuburan perilaku koruptif dan transaksional di lingkungan MA. Padahal MA adalah garda terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini.
MA diminta melakukan evaluasi yang serius dan mendalam demi bisa mewujudkan lembaga peradilan yang agung. Pembinaan SDM untuk pejabat di lingkungan MA harus dilakukan. Â
“Yang tidak kalah penting dan urgen, MA harus segera melakukan penguatan dan pembinaan SDM di lingkungan MA baik dalam mulai dari integritas, kapabilitas, kompetensi dan komitmen yang tegak lurus untuk terus berperang melawan dan menolak suap dan korupsi,” ungkap Didik.
Kasus ini bermula saat pengusaha Ichsan Suwaidi terlibat dugaan korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bersama pengacaranya, Awang Lazuardi Embat, keduanya menyuap Andri yang dianggap memiliki wewenang untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi.
“Di rumah ATS ditemukan uang 400 juta yang ada di dalam paper bag dan ada uang lainnya di koper lain,” kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/2/2016). ***
– See more at: http://www.goriau.com/nasional/penangkapan-pejabat-ma-bukti-adanya-bisnis-putusan-kasasi-dan-pk.html#sthash.laIr69BO.dpuf

X