Berpolitik diatas “Prinsip”

F-PD: SBY Tak Pernah Mengkambinghitamkan Pemerintahan Sebelumny
February 18, 2016
Fraksi Demokrat Tegas Tolak Seluruh Revisi UU KPK
February 22, 2016

Berpolitik diatas “Prinsip”

 

_MG_3559

Didik Mukrianto, SH.MH Sekretaris Fraksi Partai demokrat dan Ketua Umum Karang Taruna Nasional

I.         Politik Clasic dan Modern 

Aristoteles mengatakan Manusia itu Zoon Politicon yang artinya satu individu dengan individu lainnya saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu. Sebab kemajuan manusia akan nampak bersandar kepada kemampuan manusia untuk kerjasama dalam kelompok yang lebih besar.

Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, justru memberikan rasa tanggungjawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih ”lemah” dari pada wujud sosial yang ”besar” dan ”kuat”. Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non formal (masyarakat) maupun dalam bentuk-bentuk formal (negara) dengan wibawanya wajib mengayomi individu. 

Dalam pandangan Aristoteles, politik adalah kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kenyataan ini terlihat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya, ketika manusia berusaha menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mencoba meraih kesejahteraan bagi dirinya atau golongannya dengan berbagai sumber daya yang ada, atau juga seseorang atau institusi yang berusaha mempengaruhi seorang yang lain atau institusi lain.

Politik dalam pengertian yang ideal berusaha memanifestasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Pandangan ideal ini secara logik berangkat dari logika berpikir sederhana dengan dikotomi hitam-putih, benar-salah. Aktivis politik yang berusaha mencapai impian menciptakan tatanan masyarakat yang baik akan menempuh jalan atau cara yang menurut kategorinya.

Logemann mengatakan “Negara adalah sesuatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelengarakan suatu masyarakat” dapat dikatakan bahwa berjalannya negara apabila adanya suatu wilayah yang di dalamnya terdapat kekuasaan yang sah untuk mengatur masyarakatnya.Kekuasaan yang dimaksud disini adalah pemerintahan yang berdaulat, dimana pemerintah merupakan representasi dari seluruh masyarakatnya, yang menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat bukan atas kehendak dari segelntir golongan.

Montesquieu menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat saling lepas dan dalam tingkat yang sama. Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga negara dipisahkan sehingga dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain.Trias Politika sendiri yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dari ketiga lembaga itu masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri dalam mengemudikan jalannya suatu pemerintahan yang berdiri disuatu negara.

Tak heran hampir seluruh negara-negara di dunia menerapakan konsep ini dalam kehidupan berpolitiknya karena konsep tersebut merupakan cara-cara untuk berpolitik secara demokratis dengan harapan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Dengan mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjmin dan melindungi hak-hak manusia. Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak sama.

II.       Prinsip Politik

Politik perlu dipahami bukan dalam artian sempit, melainkan dalam arti luas yakni arti utama dan sesungguhnya dari politik. Sebenarnya “jiwa” politik bukan pada tataran wacana, bukan tingkat verbal dan kognitif, melainkan lebih-lebih pada kemungkinan yang diciptakan oleh masing-masing pribadi dalam kebersamaan untuk menjadi semakin manusiawi (human), seraya hidup dalam suatu lingkungan yang ramah (hospitable) terhadap sesama, di mana keadilan dan pemeliharaan hidup diutamakan.

Muara politik adalah pengabdian kepada bangsa dan Negara dalam arti sesungguhnya. Namun, dalam proses politik mencapai tujuan, politik harus tetap dilakukan dengan bersih, cerdas, dan santun.

Para kader dan keluarga besar partai di negeri ini harus menunjukkan dan memberikan contoh dalam etika politik dan aturan main demokrasi yang baik. Karena itu, masalah etika dan moral politik harus dijalankan semua politisi. Bernegara adalah obsesi tentang kepemimpinan diri berkarya bagi yang dipimpim untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat tentang kemerdekaan.

Bernegara adalah obsesi jika menjadi pemimpin akan bekerja jujur, bersih, tidak korup dan dicintai, bernegara adalah obsesi memberikan arah kehidupan bangsa, memberikan arah untuk kebahagian individu dan bernegara adalah obsesi memberikan yang terbaik dari yang memimpin kepada yang diminpin sehingga obsesi tersebut menyatukan kembali perasaan Inilah Indonesiaku, negeriku dan bangsaku. 

III.    Demokrasi yang Proporsional dan Profesional

Suatu bangsa atau masyarakat di abad 21 ini merupakan pengakuan sebagai warga dunia yang berbadab (civilized) bilamana menerima dan menerapkan demokrasi sebagai landasan pengaturan tatanan kehidupan kenegaraannya, sementara bangsa atau masyarakat yang menolak demokrasi dinilai sebagai bangsa/masyarakat yang belum beradab (uncivilized).

Demokrasi yang dijalankan secara profesional dalam sebuah negara merupakan dambaan setiap warga. Demokrasi yang indah adalah demokrasi yang dilakukan dengan budaya profesional. Profesionalisme itu akan muncul bila dilandasi oleh sikap moral yang santun dan saling menghargai.

Pengakuan terhadap kekuasaan rakyat adalah sebuah bentuk demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Hendaknya sebuah negara dalam menjalankan demokrasi sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak rakyat, diwujudkan dengan profesionalisme dan penerapan nilai-nilai moral.

IV.     Penguasa yang negarawaan

Di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan kehadiran para pemimpin, baik pemimpin formal kenegaraan maupun informal. Pemimpin merupakan pemandu, sekaligus panutan bagi yang dipimpin. Ketiadaan pemimpin membuat masyarakat menjadi kacau, berseteru satu sama lain.

Kehadiran mereka amat diperlukan, untuk mempersatukan dan mengelola berbagai potensi konflik yang ada dalam bingkai kebersamaan, sehinga menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan. Karenanya, disadari, betapa tidak mudahnya menjadi pemimpin. Tidak sembarang orang dapat tampil menjadi pemimpin, kecuali melalui serangkaian ujian kepemimpinan, dari yang sederhana hingga yang rumit.

Yang dibutuhkan oleh negara kita ini bukanlah para politisi handal, pakar ekonomi yang pandai, pakar hukum yang berwibawa atau para ulama yang kharismatik, tapi yang sangat urgen dibutuhkan oleh negara kita adalah seorang negarawan-negarawan yang cinta mati terhadap negaranya, dan ini merupakan ideologi dari para negarawan-negarawan yang ada di seluruh penjuru Indonesia.

Memupuk jiwa dan raga seseorang untuk menjadi seorang negarawan sejati bukanlah sesuatu yang instan dan singkat. Banyak tindakan-tindakan progresif dan langkah-langkah yang inovatif untuk mewujudkan kepribadian seorang negarawan.

Pendidikan moral dan etika haruslah ditanamkan sejak dini, penanaman sikap nasionalisme dan patriotisme harus matang dan tertanam dalam jiwa, akal dan perilaku, kemudian pembelajaran kemampuan dalam hal kepemimpinan (leadership) dan pendalaman keahlian-keahlian (skills) yang konsisten dengan bidangnya masing-masing, dan ini semua harus dilakukan secara terus menerus. Selain itu juga, kemampuan dan kesadaran untuk bersaing secara sehat haruslah ada di setiap jiwa para negarawan, ini sangatlah penting dan selalu dibutuhkan untuk mempersiapkan kepribadian negarawan yang tangguh dan siap berkompetisi di dalam kancah nasional maupun internasiona

V.       Politik bersih, cerdas, santun ala SBY 

Pak SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat selama ini sudah memberikan contoh yang baik bagi kita semua, 10 tahun memerintah Indonesia dengan sukses mencontohkan kita berpolitik dengan cara-cara demokratis dan jujur yang didasarkan kepada nilai dan perilaku politik yang bersih, cerdas, santun dan beretika.

Politik adalah martabat dan harga diri sehingga dalam berpolitik seseorang harus memiliki keutamaan moral. Prakteknya, politik adalah ilmu dan seni yang berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, manakala kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terabaikan maka sesungguhnya hal ini telah menodai politik itu sendiri.

Politik santun dan kesantunan berpolitik dalam pandangan pak SBY bukanlah sekedar wacana. Hal itu bisa diwujudkan dengan modal sebuah dorongan dan tekad bulat mempraktekkan politik yang bermoral dan santun dalam bingkai kesungguhan hati, kejernihan berpikir serta keberanian untuk memulai.

Bagi SBY menjalani politik dengan tenang dan sabar merupakan merupakan modal utama, sehingga bisa dilihat berbagai bidang kemajuan bangsa dan negara indonesia antara lain di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, HAM, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

VI.     Politik yang Jujur dan bermatabat untuk rakyat

Dalam ranah politik meraih kekuasaan adalah obsesi politik yang paling tinggi. Karenanya dalam politik kekuasaan terdapat dua aliran besar yang saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya.

Pertama, politik kekuasaan dalam pengertian sekedar berkuasa. Aliran politik seperti ini jelas tidak bisa diharapkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dimana lembaga politik atau partai politik itu berada. Artinya politik itu tidak hanya bagaimana meraih kekuasaan dan tidak sekedar politik afiliatif sebagai instrumentnnya, karena tujuan politik itu adalah mewujudkan cita-cita sosial.

Kedua, politik yang dimaksud adalah politik kekuasaan yang bertitik tolak dari definisi politik “who gets what, when and how” (siapa merebut apa, kapan dan bagaimana) dengan demikian politik berkaitan dengan power struggle. Di sini, para aktivis politik dan para pengurus parpol akan berjuang merebut posisi kekuasaan tertinggi, dalam prosesnya harus dilakukan melalui politik afiliatif dengan berbagai pihak yang dipandang memiliki tujuan yang sama bahwa kekuasaan bukan sekedar berkuasa, melainkan untuk membuat kebijakan politik untuk kepentingan masyarakat luas.

Maksud dan tujuan pembentukan negara, sudah barang tentu tidak lepas dari cita-cita meraih kebahagian. Negara-bangsa indonesia juga didirikan berkat jasa Founding father, jasa para pahlawan dengan perjuangan yang sangat berat, penuh darah, air mata dan jiwa.

Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Karenanya penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan yang paling mendasar bagi keliharan bangsa ini.

Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan tersebut sudah tercantum pada bagian pembukaan UUD 1945. Ini berarti bisa ditafsirkan sebagai tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Politik yang beretika akan menempatkan program layanan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai komponen dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga negara, dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap upaya pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.

Berpolitik yang beradab akan menghasilkan keputusan politis untuk mereduksi berbagai anasir perusak kontak sosial antara state dan civil hegemoni kebijakan pemerintah.

Setiap partai memiliki visi dan langkah politik untuk menjadikan kesejahteraan rakyat tujuan utama terjadinya perbaikan kinerja ekonomi, penegakan hukum, dan kukuhnya keadaban dalam political play.

Dengan demikian berbagai rancangan ke arah pembenahan bidang-bidang itu memiliki tujuan pasti. Ada tiga dimensi kekuasaan yang menjadi perhatian yaitu asal-usul dan penggunaan kekuasaan negara.

Partai politik yang beretika akan berusaha mendukung terwujudnya sikap kepedualian sosial dimasyarakat melalui teladan mereka secara nyata. Karena harus disadari bahwa dukungan kepedulian sosial yang dikembangkan secara tradisonal, terbukti ampuh guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh sesama waraga masyarakat.

Pilar modal sosial inilah yang kemudian sebagai kelengkapan elemen dalam sistem jaminan sosial nasional. Kepedulian sosial setidaknya memiliki semangat beramal (charity), kepudulian sosial (volunteerism) dan kepedulian sesama warga yang pada ujungnya mengandung potensi sosial dan ekonomi yang besar.

Jika merujuk pada keinginan terbentuknya pemerintahan yang bersih (clean goverment) maka setidaknya kita harus mengadopsi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, termasuk memberdayakan masyarakat sipil.

Prinsip partisipatif mengharuskan adanya kontrol sosial dari masyarakat, sementara masyarakat yang kritis perlu penguatan baik melalui dukungan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat profesi dan data-data yang memadai.

Disadari bahwa terwujudnya tata pemerintah yang bersih umumnya berlangsung dalam masyarakat dengan kontrol sosial yang efektif. Selain itu, kontrol sosial ini menjadi ciri dari kehidupan masyarakat demokratis, dimana ciri-ciri kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa umumnya juga berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dengan aparaturnya yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

Penulis : Didik Mukrianto, SH., MH A-437/Kms III/DPRRI/Jatim IX Sekretaris FPD DPRRI

X