Apresiasi Sikap Jokowi, Demokrat Lihat Dua Pandangan Ekstrem Publik Terkait Revisi UU KPK

Ketua DPR: Kami Sepakat Revisi UU KPK Ditunda, Tapi Tak Hapus dari Prolegnas
February 23, 2016
Revisi UU KPK, Fraksi Demokrat Apresiasi Presiden dan DPR untuk Dengar Suara Rakyat
February 23, 2016

Apresiasi Sikap Jokowi, Demokrat Lihat Dua Pandangan Ekstrem Publik Terkait Revisi UU KPK

didik-mukriyanto_20150318_135615TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Demokrat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo dan DPR yang masih ingin mendengar suara rakyat sebelum revisi UU KPK digulirkan. Meskipun penundaan tersebut bukan berarti membatalkan rencana revisi UU KPK.
“Membahas UU memang harus proporsional dan proper. Niatnya harus benar, harus matang, tuntas, terang benderang dan tidak boleh tergesa-gesa. Harus dibicarakan secara intens. Jangan tergesa-gesa-gesa. Dengarkan setiap pandangan dengan jernih,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto melalui pesan singkat, Selasa (23/2/2016).
Demokrat, kata Didik, berharap apabila sosialisasi yang dilakukan nantinya baik oleh Presiden maupun DPR diiktiarkan untuk mendapat masukan publik yang obyektif, dengan dilakukan secara komprehensif dan mendengarkan seluruh aspirasi publik yang jernih.
“Kalau mau arif dan bijaksana dalam mendengar pandangan publik, saya melihat ada dua pandangan yang cukup ekstrem di masyarakat terkait dengan revisi UU KPK,” katanya.
Pandangan pertama, KPK harus diberi kewengan absolut melebihi penegak hukum lainnya. Tidak boleh disentuh dan dikriminalisasi. Revisi UU KPK dianggap pelemahan. Didik mengatakan pandangan ini berpendapat bhw apapun yang dilakukan KPK adalah benar.
Pandangan kedua, Kewenangan KPK terlalu besar.keluar dr tatanan sistem keadilan. Dianggap menghambat pencairan anggaran pembangunan, sehingga perlu pengaturan yang proporsional.

X