Deponering Kasus Samad dan BW, DPR Segera Panggil Jaksa Agung

IBAS: PAK SBY BUKAN PESULAP
March 4, 2016
Komisi III tak Permasalahkan Deponir Kasus Samad dan BW
March 4, 2016

Deponering Kasus Samad dan BW, DPR Segera Panggil Jaksa Agung

antarafoto-raker-pansus-pelindo-ii-291015-sgd-4Rimanews – Komisi III DPR segera memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo terkait keputusannya menutup dan mengesampingkan (deponering) kasus mantan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abrahan Samad dan Bambang Widjojanto.

Sponsored
Peralatan Beladiri Paling Lengkap
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyayangkan pemberian deponering kepada Abrahamd dan Bambang Widjojanto. Menurut Sekretaris Fraksi Demokrat ini, ‎harus ada dasar dari Jaksa Agung dalam memberikan deponering kepada mantan pimpinan KPK itu.

“Penting buat kami di komisi III untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan dasar dan faktor-faktor ataupun rasionalisasi terkait dengan pengambilan keputusan ini. Publik perlu tahu masyarakat perlu diberi tahu bahwa pengambilan keputusan ini juga harus berdasar keputusan ini, juga harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas kelembagaannya‎,” kata Didik di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (03/03/2016).

Meskipun, kata Didik, DPR tetap menghormati keputusan Jaksa Agung tersebut. “Cuma kita juga dipastikan bahwa dasar-dasar kewenangan yang kemudian digunakan oleh Jaksa Agung ini harus sesuai dengan norma yang berlaku, tidak boleh menabrak aturan dasar karena subtansinya dalam penegakan hukum‎,” paparnya.

Dia mengaku, Jaksa Agung pernah meminta pertimbangan kepada Komisi III dalam memberikan deponering.

“Itu adalah kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan deponering kepada Pak Abraham Samad dan Bapak Bambang. Memang beberapa waktu lalu Kejaksaan pernah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI yang kemudian diteruskan ke Komisi III yang memang menjadi kenangan kita dalam mengawasi atau melakukan fungsi pengawasan terhadap Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung. Nah pada saat itu memang ada permohonan dari Kejaksaan Agung untuk meminta pertimbangan DPR terkait dengan kewenangan yang akan digunakan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan deponering ini ,” kata Didik.

X