BERITA

April 16, 2020

KPK Diminta Usut Surat Stafsus Jokowi ke Camat Jika Ada Unsur Perdagangan Pengaruh

Merdeka.com – Politikus Demokrat Didik Mukrianto angkat suara terkait surat Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra kepada camat yang meminta dukungan untuk program […]
April 10, 2020

Perppu Corona, Didik Demokrat Ingatkan Rezim Jokowi Jangan Melanggar Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan rezim Jokowi jangan melanggar konstitusi dalam mengeksekusi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan […]
April 9, 2020

Politisi Demokrat Minta Penegak Hukum Awasi Rp405,1 M di Perppu Corona

Merdeka.com – Anggota DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta penegak hukum mengawasi kebijakan penggunaan stimulus Rp 405,1 miliar yang dikelola pemerintah pusat melalui Perppu No.1 Tahun 2020 […]
April 8, 2020

Darurat Corona, Demokrat Minta Pembahasan RKUHP dan RUU PAS Ditunda

JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat meminta pembahasan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemasyarakatan (PAS) ditunda hingga wabah COVID-19 atau virus Corona berhenti di […]
April 8, 2020

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta agar pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU Pemasyarakatan (RUU PAS) ditunda. […]
April 6, 2020

Fraksi Demokrat: Revisi PP 99/2012 atau tidak, kewenangan Presiden

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan bahwa kewenangan untuk membuat, merevisi, ataupun tidak merevisi sebuah peraturan pemerintah (PP) menjadi […]
X
Skip to toolbar