Demokrat Pertanyakan Klaim Big Data Luhut: Kalau Pun Benar, Tak Boleh Diikuti
18 Maret 2022
Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, turut mempertanyakan klaim Menko Marves Luhut B Pandjaitan bahwa ada 110 juta masyarakat yang mendukung Pemilu ditunda.
Didik mengatakan pihaknya juga memiliki data respons publik soal isu penundaan Pemilu 2024. Namun, data ini tak sesuai dengan klaim Luhut.
“Kami juga punya data. Data internal kami para pemilih Demokrat menghendaki Pemilu 2024 tetap dijalankan sesuai konstitusi. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (18/3).
Di satu sisi, meski klaim Luhut benar adanya, ia menilai hal itu tak boleh dituruti bahkan didorong oleh Luhut. Didik menegaskan, pejabat negara dan aparat pemerintah termasuk elite politik bekerja atas amanah konstitusi, peraturan perundang-undangan dan mandat rakyat.
“Kalau pun benar ada survei berbeda seperti yang dikatakan Pak Luhut, itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah,” tuturnya.
“Jangan sampai jika saat ini sebagian elite mewacanakan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan, kemudian ada tandingannya yang membawa wacana percepatan pemilu kemudian mereka dianggap makar?” tambah dia.
Didik berpendapat, tingginya kepuasan masyarakat Presiden Jokowi pun tak relevan untuk dijadikan alasan penundaan Pemilu 2024. Ia menerangkan dulu kepuasan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga tinggi, namun pihaknya menutup upaya perpanjangan masa jabatan SBY karena melanggar demokrasi.
“Tahun 2013, kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74 persen. Saat 20 Oktober meninggalkan Istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72 persen. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat. Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Ada,” jelasnya.
“Kondisi ini bisa saja dikapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Namun dengan segala upaya kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu yang mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY,” lanjut dia.
Didik meminta semua tindakan dan langkah yang melanggar konstitusi termasuk wacana penundaan Pemilu 2024 disetop. Ia menegaskan, tak ada ruang dan landasan konstitusional serta legal untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.
“Apakah demi kekuasaan, demi kepentingan praktis dan pragmatis kita rela kaum oligarki mengendalikan pejabat kita dengan mengangkangi dan memperkosa konstitusi? Apa kita rela hak konstitusional rakyat tercabut dari konstitusi kita? Jika itu terjadi maka negara kita bisa berpotensi danger,” terangnya.
“Jika kita tidak ingin negara ‘danger’ mari satukan barisan untuk menegakkan dan meneguhkan konstitusi dari rong-rongan kaum oligarki. Kita perkuat power correction rakyat untuk mengawasi para abdi dan pelayannya di eksekutif dan legislatif. Memastikan mereka bekerja untuk rakyat, dan bukan cukong oligarkinya. Hati-hati dengan invisible hands yang ingin merusak bangsa kita,” tandas dia.
