08 Mei 2022
Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendorong pemerintah menetapkan usul penerapan work from home (WFH) sepekan demi memperlancar arus balik sebagai kebijakan nasional. Dengan demikian, masyarakat memiliki pedoman untuk melakukan WFH.
“Jika pertimbangan untuk WFH ini memang sangat perlu demi keselamatan dan kenyamanan pemudik, ada baiknya pemerintah juga menetapkan kebijakan itu secara nasional, agar ada pedoman bagi segenap masyarakat,” ujar Didik kepada wartawan, Sabtu (7/6/2022).
Didik menjelaskan, usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu baru bisa terlaksana apabila karyawan yang sedang mudik saat ini mendapat kelonggaran dari kantornya untuk WFH. Maka dari itu, segalanya perlu dipertimbangkan.
“Namun demikian, juga harus dipertimbangkan psikologis pemudik khususnya para pegawai dan karyawan yang terikat dengan kebijakan kantornya. Jika kantor dan perusahaannya memberikan kelonggaran WFH kepada para pegawainya, termasuk kebijakan belajar dari rumah bagi putra-putri pemudik, mungkin imbauan Kapolri bisa terlaksana secara optimal,” tuturnya.
“Harus dipertimbangkan dan diatur secara saksama, agar jika kebijakan itu diambil bisa juga membantu mengurangi beban di jalan. Jangan sampai juga masyarakat kemudian menunda perjalanannya dan hanya menunda, serta memindahkan waktu beban perjalanannya ke waktu tertentu secara bersamaan,” sambung Didik.
Didik yakin masyarakat akan mematuhi segala kebijakan pemerintah. Namun, dengan catatan pemerintah memberikan jaminan perlindungan pula kepada masyarakat.
“Secara prinsip, saya meyakini masyarakat akan memedomani setiap kebijakan pemerintah jika dilakukan secara terukur dan memberikan kepastian serta jaminan perlindungan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jenderal Sigit menyarankan agar instansi swasta maupun pemerintah menerapkan WFH selama sepekan untuk mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2022. Saran Kapolri mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.
“Tentunya kita juga imbau untuk mengurai arus balik khususnya bagi instansi-instansi baik swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini bisa melaksanakan aktivitas dengan gunakan media yang ada, seperti online, work from home,” kata Sigit.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam jumpa pers usai meninjau penerapan protokol kesehatan (prokes) di lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/4).
“Tentunya itu (WFH) menjadi salah satu yang kita sarankan sehingga arus balik ini betul-betul bisa kita jaga. Namun tentunya tidak mengganggu aktivitas di institusi ataupun di kantor-kantor yang ada,” sambungnya.
Sigit mengatakan saran penerapan WFH sepekan ke depan itu tentunya perlu dikoordinasikan. Dia berharap pihak perusahaan atau instansi pemerintah bisa berkoordinasi dengan karyawan atau pegawainya, sehingga tidak terjadi kendala.
