Jumat, 11 Maret 2016 20.06 WIB
Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyebut mahar politik kini diganti menjadi ongkos politik yang diminta parpol kepada kandidat calon kepala daerah. Partai Demokrat (PD) menegaskan politik uang diharamkan.
“Soal pernyataan Pak Ahok, sepenuhnya kalau itu menjadi sebagian wacana untuk perbaikan demokrasi itu saya setuju. Karena money politics sangat dilarang oleh kita, karena itu bisa merusak tatanan bangsa,” ujar Ketua DPP PD Didik Mukrianto di sela-sela rangkaian SBY Tour de Java di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2016).
Didik meminta agar Ahok membuka pihak mana yang meminta ongkos politik terkait Pilkada.
“Kalau itu menjadi sebuah fitnah, tolong diklarifikasi. Pak Ahok sebagai pimpinan, apalagi beliau sangat terbuka dan transparan harus berani membuka siapa yang meminta mahar kepada dia, partai mana,” katanya.
“Kalau itu sebuah kebenaran sampaikan kepada rakyat, jangan itu menjadi sebuah bola yang terus menggelinding tapi faktanya juga nggak ada. Kita harus tahu siapa yang benar siapa yang salah. Kalau pak Ahok bicara itu buka lah,” sambung Didik.
Sebab jika Ahok tidak memberikan fakta, maka wacana tersebut akhirnya disebut Didik hanya akan menjadi sebuah fitnah.
“Kalau itu tidak dibuka akan menjadi fitnah buat publik bahwa seolah-olah partai politik melakukan edukasi yang negatif terhadap semuanya. Itu yang saya ingin, jangan sampai karena nila setitik jadi rusak susu sebelangga. Harus dibuka saja kalau itu memang sebuah kebenaran dan dilarang undang-undang,” jelas dia.
Sekretaris Fraksi PD ini juga mengingatkan kepada semua parpol bahwa politik uang bukanlah cara politik yang santun. Dengan cara yang negatif seperti itu, kata Didik, maka kepercayaan publik akan hilang.
“Saya sejuta persen setuju bahwa money politic merusak bangsa. Itu harus diedukasi dengan baik. Tapi kalau sebuah wacana dan ingin mengedukasi publik jangan berbasis fitnah,” tutur Anggota Komisi III DPR tersebut.
Didik memastikan partainya tidak mau ikut pada permainan politik kotor seperti itu. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini disebutnya selalu bermain politik dengan lurus dan sesuai aturan yang berlaku, termasuk pada gelaran Pilkada.
“Bukan, saya pastikan kalau Demokrat, tidak mungkin di dalam konteks Pemilukada ini, kita tidak melakukan hal-hal yang berbasis pada money politics,” ucap Didik.
Sebelumnya Ahok menyebut parpol kini tak lagi meminta mahar namun ongkos politik untuk menggerakan anak ranting terkait Pilkada. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa partai pasti mencari modal untuk menggerakkan operasional hingga cabang paling bawah.
Biayanya pun menurutnya bisa mencapai Rp 10 juta setiap rantingnya. Makanya ia menolak untuk maju Pilkada melalui Parpol karena tak memiliki biaya untuk itu.
“Partai tidak meminta mahar pun, saya tidak ada uangnya. Saya buka saja. Parpol nggak minta mahar lho, tapi cuma minta anak cabang rantingnya bergerak,” ungkap Ahok.
“Kalau dua partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya bisa Rp 100 M nggak cukup lho nyalon gubernur DKI. Harta saya dikumpulin jual semua ya kayaknya pas-pasan kalau segitu. Nggak deh,” ujarnya.
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3162982/wajarkah-parpol-minta-ongkos-ke-cagub-ini-kata-demokrat
