Didik Mukrianto: Pembahasan Koalisi Permanen Harus Inklusif dan Tepat Waktu
DIDIKMUKRIANTO.COM, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menanggapi usulan pembentukan “koalisi permanen” yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Didik menilai gagasan tersebut memiliki niat baik, namun penyampaiannya dinilai kurang tepat di tengah situasi nasional yang sedang berduka akibat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami mencermati dengan saksama usulan pembentukan ‘koalisi permanen’ yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia,” ujar Didik saat dihubungi Beritanasional.com, Kamis (11/12/2025).
Menurutnya, wajar jika gagasan tersebut muncul dalam konteks stabilitas politik demi mendukung program strategis pemerintah.
“Pada dasarnya saya bisa mengerti niat baik yang mendasari gagasan tersebut, yaitu keinginan untuk menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat demi mendukung keberlanjutan program strategis nasional Pemerintah, seperti swasembada pangan, hilirisasi, dan pemerataan kesejahteraan,” ucapnya.
Didik menegaskan stabilitas politik memang menjadi prasyarat penting agar pemerintahan dapat bekerja efektif. Namun, ia mengingatkan bahwa wacana perubahan format koalisi perlu dibahas secara tepat waktu dan inklusif.
“Namun demikian, saya juga memandang bahwa pembahasan mengenai restrukturisasi koalisi perlu dilakukan pada waktu dan cara yang tepat serta inklusif,” katanya.
Didik menekankan bahwa saat ini seluruh pihak seharusnya memusatkan perhatian pada penanganan bencana yang menelan ratusan korban jiwa serta menimbulkan kerugian besar. “
Prioritas utama seluruh komponen bangsa, termasuk elite politik, adalah solidaritas kemanusiaan, di antaranya percepatan evakuasi, bantuan logistik, pemulihan trauma, dan rekonstruksi wilayah terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat, kata Didik, mengajak semua pihak untuk menunda pembahasan teknis koalisi permanen hingga situasi darurat bencana tertangani.
“Menunda sementara pembahasan teknis mengenai format koalisi permanen hingga situasi darurat bencana dapat ditangani dengan tuntas,” tuturnya.
Ia juga meminta agar dialog lintas partai dilakukan secara transparan dan tidak mengesampingkan peran oposisi. Terakhir, ia menegaskan bahwa penguatan koalisi tidak boleh mengurangi prinsip checks and balances maupun ruang partisipasi publik.
“Kami percaya, fondasi stabilitas politik yang kokoh harus dibangun di atas empati sosial dan keadilan. Mari satukan langkah terlebih dahulu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, baru kemudian melanjutkan diskusi politik yang konstruktif demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tukasnya.
