Politikus Demokrat: Indonesia Perlu Langkah Lebih Radikal Terkait Pemberantasan Korupsi
DIDIKMUKRIANTO.COM, Jakarta – Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengapresiasi komitmen pemerintahan pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi. Didik menyebut, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya terkait pemberantasan korupsi dengan mengalihkan anggaran rawan korupsi hingga penegakan hukum tanpa kompromi.
“Pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen verbal yang kuat untuk memberantas korupsi,
seperti mengalihkan anggaran rawan korupsi ke program pro rakyat dan menegaskan penegakan hukum tanpa kompromi,” jelas Didik dikutip dari akun X pribadi miliknya, Selasa,(20/1/2026).
Komitmen tersebut, kata Didik, turut didukung terungkapnya serangkaian kasus korupsi besar di era pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025 dan awal 2026. Didik menegaskan pengungkapan kasus korupsi tersebut mulai dari Pertamina, ekspor CPO hingga kuota Haji.
“Sepanjang 2025, banyak kasus besar terungkap, seperti korupsi di Pertamina, ekspor CPO, perbankan Himbara, & sektor pendidikan, dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Memasuki 2026, KPK langsung aktif dengan beberapa OTT di Januari saja, termasuk kasus pajak di Ditjen Pajak Jakarta Utara, dugaan korupsi proyek di Kota Madiun & Pati, serta isu kuota haji yang melibatkan pejabat tinggi,” jelas Didik.
Meski demikian, Didik mengingatkan, realitas di lapangan terkait dengan pemberantasan korupsi menunjukkan tantangan besar. Hal ini, tegas dia, mulai dari masih adanya budaya impunitas reformasi kelembagaan lambat dan kasus baru terus muncul di berbagai sektor.
Didik pun membeberkan korupsi bukan hanya soal individu nakal namun lebih sistemik lantaran kerap melibatkan politik, birokrasi hingga oligarki. Atas dasar itu, tegas dia, Indonesia membutuhkan langkah lebih radikal terkait dengan pemberantasan korupsi.
“Korupsi bukan hanya soal individu nakal, tapi sistemik yang melibatkan politik, birokrasi, dan oligarki. Indonesia butuh langkah lebih radikal dalam pemberantasan korupsi. Tanpa itu, korupsi akan terus merampok hak rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. Saya yakin, jika ada political will yang konsisten, perubahan besar akan terjadi! Korupsi bahaya laten dan musuh negara,” pungkasnya.
