Usai Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan AS, Demokrat Minta Pemerintah Tetap Waspada
DIDIKMUKRIANTO.COM, Jakarta – Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul keputusan bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurutnya, langkah diplomatik tersebut harus dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
Didik menegaskan, Indonesia memiliki konstitusi yang secara tegas menolak kolonialisme serta rekam jejak historis yang konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak menggeser substansi utama perjuangan rakyat Palestina.
“Jangan sampai kehadiran kita justru mengalihkan fokus dari hak rakyat Palestina atas tanah airnya menjadi sekadar pengelolaan konflik atau bentuk normalisasi terselubung,” ujar Didik melalui akun media sosial X pribadinya, Jumat (23/1/2026).
Didik juga mendorong agar Indonesia tetap memperkuat peran strategisnya di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta forum multilateral lainnya.
Menurutnya, keadilan bagi Palestina harus tetap menjadi prioritas utama, bukan dikompromikan melalui mekanisme perdamaian yang berpotensi melemahkan posisi Palestina.
Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace sendiri dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata, mendukung rekonstruksi Gaza, menjaga stabilitas keamanan, serta mendorong solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Dewan ini melibatkan sembilan negara, antara lain Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi.
Namun, Didik menyoroti keterlibatan Israel dalam struktur dewan tersebut. Ia menilai posisi Israel yang diwakili secara setara di Dewan Eksekutif, dan bukan sebagai pihak pendudukan yang bertanggung jawab atas konflik, berpotensi menimbulkan persoalan serius.
Menurut Didik, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan struktural yang berisiko melahirkan ketimpangan dalam proses perdamaian. Ia juga mengingatkan potensi munculnya bentuk neo-kolonialisme baru yang hanya menghasilkan perdamaian semu.
“Hanya menguntungkan Israel dan Amerika Serikat, bukan mengakhiri penjajahan,” pungkasnya.
