Senin, 06 April 2015 18.40 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan bahwa permintaan Partai Demokrat agar pemerintah tidak melakukan intervensi ke internal partainya menyimpan sebuah pesan politik. Menurut Didik, Demokrat ingin mengantisipasi sejak dini supaya tidak terjadi perpecahan seperti PPP dan Partai Golkar.
“Melihat itu, Demokrat waspada lebih awal terhadap kemungkinan kejadian seperti itu,” kata Didik, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Didik menuturkan, dugaan pemerintah melakukan intervensi ke dalam partai politik dapat dilihat dari masalah yang mendera PPP dan Golkar. Khusus untuk Golkar, PTUN mengeluarkan putusan sela agar SK Menkumham yang mengakui kepengurusan Agung Laksono ditunda eksekusinya.
Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, kondisi di internal Demokrat sangat kondusif menjelang digelarnya kongres pada Mei nanti. Ia berharap tidak ada intervensi dari eksternal yang mengganggu stabilitas Partai Demokrat.
“Kita hanya kirim pesan moral pada pemerintah akan kemungkinan terjadi seperti Golkar dan PPP,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai permintaan agar pemerintah tidak mengintervensi internal partainya menyimpan pesan yang sangat dalam. Ia artikan hal itu merupakan sinyal positif dari Demokrat yang tidak akan mendukung pengajuan hak angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly. “Insya Allah, itu sinyal agar tidak mendukung Hak Angket terhadap Menkumham,” kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.
